394 Ribu Kendaraan 'Nakal' Nggak Bisa Ngisi Solar-Pertalite Lagi

Kabar Finance

394 Ribu Kendaraan 'Nakal' Nggak Bisa Ngisi Solar-Pertalite Lagi

Heri Purnomo - detikJatim
Selasa, 18 Nov 2025 10:15 WIB
Ilustrasi Pengisian Bensin di SPBU Pertamina
Ilustrasi Pengisian Bensin di SPBU Pertamina/Foto: Pertamina
Surabaya -

Upaya Pertamina Patra Niaga menjaga penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran makin diperketat. Perusahaan memblokir ratusan ribu nomor polisi yang terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan saat membeli Solar dan Pertalite.

Tak hanya itu, ratusan SPBU juga dibina sepanjang tahun ini untuk mencegah berbagai praktik penyalahgunaan di lapangan.

Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan karena terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Solar dan Pertalite. Dengan pemblokiran tersebut, kendaraan yang bersangkutan tidak lagi bisa bertransaksi untuk BBM bersubsidi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pertamina telah menerapkan sistem QR code sebagai pengendali distribusi BBM bersubsidi di SPBU.

ADVERTISEMENT

Selain pemblokiran, Pertamina Patra Niaga juga memberikan pembinaan kepada 544 SPBU sepanjang tahun 2025.

"Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," katanya dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

Mars Ega menambahkan, penggunaan QR code memberi dampak signifikan terhadap pengendalian konsumsi BBM. Hingga Oktober 2025, konsumsi Solar dan Pertalite menunjukkan tren penurunan.

"Untuk memastikan penyaluran BBM jenis GPT solar maupun GPT Pertalite saat ini sudah mendapatkan hasil, dimana kuota solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan under 10% dari kuota yang ditetapkan pemerintah," katanya.

"Untuk Pertalite, realisasi kuota diperkirakan lebih rendah sekitar 10% dari target 2025," tambahnya.

Berita ini sudah tayang di detikFinance, baca berita selengkapnya di sini!




(auh/hil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads