Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat sejumlah capaian penting dalam mendukung visi swasembada pangan nasional.
Melalui berbagai kebijakan strategis di sektor pupuk, pemerintah dan Pupuk Indonesia berhasil memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi pupuk bagi petani di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi tonggak baru bagi reformasi tata kelola pupuk nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional," terangnya dalam siaran pers yang diterima detikJatim, Selasa (21/10/2025).
Salah satu langkah penting adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut memangkas 145 aturan lama terkait tata kelola pupuk, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.
Melalui kebijakan baru ini pemerintah memperluas titik serah pupuk subsidi menjadi empat. Yaitu di tingkat pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Kebijakan ini memudahkan petani dalam mengakses pupuk sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran.
"Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh kebijakan pemerintah yang menghadirkan sistem distribusi pupuk yang lebih efisien dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi tersebut secara konsisten agar petani mendapatkan pupuk tepat waktu dan tepat sasaran," kata Rahmad.
Langkah reformasi tersebut membawa dampak signifikan terhadap percepatan penyaluran pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, distribusi pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, bertepatan dengan awal musim tanam.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Angka ini meningkat 10% dibanding periode yang sama pada 2024 dan naik 23% dibanding 2023.
Menurut Rahmad, kelancaran penyaluran pupuk turut mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Pencapaian ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru karena Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan sekaligus mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Perusahaan akan memastikan ketersediaan pupuk hingga tingkat pengecer, sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan, terutama pada masa tanam.
"Pupuk Indonesia akan terus berkontribusi melalui penyediaan pupuk berkualitas dan tata kelola yang transparan untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia," pungkasnya.
(auh/hil)