.webp)
Kolaborasi antara kepala daerah dengan DPRD merupakan aspek kunci dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Peran legislatif daerah sangat penting dalam memastikan kebijakan ekonomi kreatif terimplementasikan dengan baik serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
"DPRD adalah mitra utama dalam memastikan kebijakan ekonomi kreatif hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah," ujar Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya saat menjadi pemateri pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat di Pacitan, Minggu (31/8/2025).
Dijelaskan, ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan. Menteri Ekraf pun mengutip data Bappenas terkait tujuh subsektor prioritas yang berkontribusi besar. Antara lain kuliner, kriya, fesyen, gim, aplikasi, film, animasi dan video, serta musik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Subsektor dimaksud tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal yang bisa menjadi daya tarik investasi dan pariwisata," katanya.
Dalam hal penyerapan lapangan kerja, ekonomi kreatif juga berkontribusi besar dalam menampung tenaga kerja yang ada. Hingga bulan Agustus 2025, ekraf diperkirakan mampu menyerap tambahan 400 ribu hingga 1 juta tenaga kerja baru.
"Dengan dukungan regulasi dan alokasi anggaran dari DPRD serta komitmen kepala daerah, ekraf akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen," kata Teuku Riefky.
Menteri Teuku Riefky berpesan agar DPRD bersama kepala daerah menempatkan ekonomi kreatif sebagai prioritas pembangunan. Terlebih, investasi di sektor ini merupakan penanaman modal untuk masa depan. Hal itu sekaligus menjadi solusi mengatasi pengangguran serta membuka peluang kerja sesuai pasar kerja modern.
Sementara itu, peserta bimteknas adal Tulang Bawang Barat, Lampung Arief Nur Rochman mengaku jika daerahnya memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk diarahkan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dia pun mengharapkan arahan maupun pendampingan dari pemerintah pusat, terutama melalui sejumlah program yang dibutuhkan masyarakat.
"Kami membutuhkan pendampingan langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif dengan harapan ada program-program yang bisa menyentuh sampai ke kabupaten, khususnya Tulang Bawang Barat. Banyak potensi anak muda yang bisa dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan," ungkap Arief yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang Barat.
(dpe/abq)
