.webp)
Nelayan Lamongan yang tergabung dalam HNSI dan 17 Rukun Nelayan se-Lamongan menggelar audensi dengan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Dalam audiensi diungkapkan oleh para nelayan sejumlah permasalahan yang mereka alami.
Salah satu permasalahan yang mengemuka dalam audiensi di Pendopo Lokatantra Lamongan itu disampaikan Ketua HNSI Lamongan, H Sukri Sulatim. Dia sampaikan bahwa banyak nelayan Lamongan yang terpaksa tidak bisa melaut karena kapalnya di atas 20 GT.
"Hal ini karena terkendala banyak hal, seperti penangkapan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang gencar dilakukan terhadap nelayan yang belum lengkap izin kapalnya," kata H Sukri Sulatim kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, kata Sukri, proses pengurusan izin kapal di atas 20 GT tidak cukup sehari atau seminggu, melainkan bisa berbulan-bulan.
"Seperti buah simalakama, melaut khawatir tertangkap PSDKP, tidak melaut tidak bisa mendapatkan penghasilan utk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
H Sukri juga menyampaikan kekhawatiran jika kondisi nelayan masih seperti yang dialami sekarang ini. Pasalnya akan terjadi penurunan derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan Lamongan dan dipastikan akan berkontribusi juga terhadap penurunan daya beli masyarakat.
"Karena nelayan bisa dibilang leading sektor perekonomian masyarakat nelayan Lamongan, penjual nasi goreng, soto, sate pecel dan UMKM yang berbasis kaki lima akan mengalami penurunan omset penjualnya, karena nelayan sangat konsumtif," sambungnya.
Menanggapi keluhan nelayan Lamongan ini, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengaku akan segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan gubernur, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP), Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya.
Bahkan, Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyebut juga akan berkirim surat ke Presiden Prabowo agar proses pengurusan perijinan bisa lebih cepat.
"Kami akan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan juga berkirim surat ke Presiden agar proses pengurusan perijinan bisa lebih cepat dan nelayan bisa melaut dengan tenang dan produktif serta bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan primer lainnya," terang Pak Yes.
Di forum yang sama, Pak Yes juga berharap agar nelayan merespon positif program BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan. Sebab, kata Pak Yes, nelayan dinilai cukup beresiko saat melaut. Seperti menghadapi angin kencang, gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang bisa membahayakan nelayan.
Dengan ikut kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, papar Pak Yes, maka nelayan bisa melaut dengan tenang, nyaman, dan aman. Sementara kepada para nelayan Pak Yes mengimbau agar mereka tetap menjadi nelayan yang baik, sabar dan terus belajar.
(dpe/abq)
