.webp)
Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan percepatan pembangunan tol Malang-Kepanjen. Usulan itu disampaikan saat rapat bersama dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Rencana proyek jalan tol sepanjang kurang lebih 30 kilometer itu sudah masuk dalam proyek prioritas pemerintah pusat. Sedianya proyek ini mulai dilaksanakan dalam periode 2025-2029.
''Termasuk itu (jalan tol Kepanjen-Malang) dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dibutuhkan masyarakat, antara lain untuk irigasi dan pengairan," ujar Bupati Malang Sanusi kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada rapat bersama itu, Sanusi juga menyampaikan bahwa realisasi proyek jalan tol akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang. Selain itu akan mampu mendongkrak mobilitas dan perekonomian, khususnya bagi warga di wilayah Malang Selatan.
Bupati Sanusi juga memaparkan terkait perkembangan rencana pembangunan jalan penghubung Kecamatan Kepanjen-Pagak sepanjang 16 kilometer.
"Saya ajukan semuanya ke Bapak Menteri Pekerjaan Umum, agar dapat menunjang program-program perbaikan jalan di Kabupaten Malang," katanya.
Sementara Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung target swasembada pangan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jawa Timur.
Menteri Dody mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi dasar kuat untuk mendukung daerah mencapai swasembada pangan.
Menanggap hal ini, Bupati Sanusi meminta bantuan Kementerian PU dalam memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana alam.
Pasalnya, produksi pertanian di Kabupaten Malang menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun akibat banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
"Produksi padi di Kabupaten Malang menurun karena banyak tanggul-tangkul yang jebol seperti Sungai Konto, Sungai Lesti, Sungai Sumberbanteng sehingga banyak persawahan tidak dapat di airi," ungkap Sanusi.
Dalam rilis Kementerian PU Menteri Dody menyebut dengan Inpres ini, pihaknya memiliki payung hukum jelas untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi daerah, termasuk saluran tersier.
Infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, yang berperan penting dalam target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jawa Timur sebesar 12,6 juta ton pada 2025.
Oleh karena itu, Kementerian PU siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sumber daya air yang menunjang pertanian.
Terpisah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir dalam rapat bersama tersebut, mengapresiasi respons cepat Menteri Dody dan jajaran Kementerian PU. Khofifah mengatakan dukungan pusat sangat krusial agar target produksi gabah bisa tercapai.
"Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani," kata Khofifah.
(dpe/iwd)
