Wamenkop Dukung Kemandirian Ekonomi PMI dengan Bentuk Koperasi Migran

Wamenkop Dukung Kemandirian Ekonomi PMI dengan Bentuk Koperasi Migran

Faiq Azmi - detikJatim
Jumat, 11 Apr 2025 22:30 WIB
Launching Koperasi Migran Indonesia Makmur Sejahtera
Launching Koperasi Migran Indonesia Makmur Sejahtera (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Wamenkop RI Ferry Juliantono melakukan penandatanganan kesepakatan antara Inkubator Bisnis PMI (INBIS PMI) dengan PUM Netherlands, sekaligus launching Koperasi Migran Indonesia Makmur Sejahtera (MIMS) di Surabaya. Koperasi MMIS ini ditujukan untuk pekerja migran.

Ferry memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan Devisa melalui pembentukan Koperasi MIMS. Ia menyebut pembentukan Koperasi MIMS ini menjadi sebuah milestone penting dalam upaya bersama membangun kemandirian ekonomi bagi para PMI melalui inovasi, pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi strategis.

"PMI bukan hanya pahlawan devisa melalui remitansi, tetapi juga agen pembangunan ekonomi lokal dan nasional," kata Ferry didampingi Kadiskop UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa di Surabaya, Jumat (11/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuan Koperasi MIMS, kata Ferry untuk mengatasi masalah biaya-biaya yang dihadapi oleh calon pekerja migran, termasuk biaya pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan.

"Koperasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik bagi pekerja migran, baik pada saat penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air," katanya.

ADVERTISEMENT

Ferry menegaskan dengan dukungan dari Kemenkop, diharapkan Koperasi MIMS dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran.

Pasalnya, program ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memberikan peluang kerja yang besar di luar negeri bagi tenaga kerja produktif Indonesia.

Pihaknya juga menyambut positif upaya Kementerian Pekerja Migran menghadirkan solusi baru untuk mendukung pekerja migran. Terutama calon pekerja migran, dalam mendapatkan bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk pembiayaan mereka.

Menurut informasi yang disampaikan, skema KUR mengharuskan pekerja migran untuk memiliki kontrak sebelum mendapatkan pembiayaan. Namun, masalah muncul ketika biaya-biaya awal seperti pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan harus ditanggung di awal.

"Dalam rangka mengatasi hal ini, LPDB akan membantu dalam pembiayaan biaya-biaya awal yang muncul," ungkapnya.

Ferry menekankan, kehadiran Koperasi MIMS diharapkan menjadi wadah besar yang mendukung skema ini.

"Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan solusi yang memadai untuk keberlangsungan karir mereka di luar negeri," ujarnya.

Selanjutnya, kata Ferry, kehadiran INBIS PMI sebagai inkubator bisnis dan Koperasi MIMS diharapkan mampu sebagai wadah usaha sekaligus jaringan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucapnya.

Ferry menyebut dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra internasional, organisasi masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat implementasi skema ini.

"Kolaborasi yang kuat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja yang produktif," tuturnya.

"Semua pihak, termasuk Kepala Dinas dan pejabat terkait, berperan penting dalam mendukung kesuksesan skema ini. Melalui bimbingan dan dukungan yang tepat, diharapkan masa depan pekerja migran Indonesia akan semakin cerah," tandasnya.




(faa/iwd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads