Politikus PDIP Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12 Persen

Politikus PDIP Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12 Persen

Adhar Muttaqin - detikJatim
Kamis, 19 Des 2024 08:57 WIB
Anggota DPR RI Novita Hardini
Anggota DPR RI Novita Hardini/Foto: Istimewa
Trenggalek -

Politikus PDIP Novita Hardini memprotes keras rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen terhadap sekolah internasional. Hal itu dinilai menghambat akses pendidikan.

Menurut anggota DPR RI Dapil Jatim VII ini, sekolah internasional dianggap memiliki standar yang baik dari sisi pembelajaran, kurikulum, budaya hingga ketrampilan tenaga pendidiknya. Jika pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen, dikhawatirkan akan membuat masyarakat kesulitan mengakses sekolah internasional.

"Maka biaya operasional sekolah (internasional) akan melonjak. Pupus lah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global," kata Novita Hardini, Kamis (19/12/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Risiko lain juga akan muncul akibat lonjakan PPN, yakni turunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah global. Kondisi itu akan mengganggu iklim investasi di dunia pendidikan.

"Investor akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Istri Bupati Trenggalek ini menambahkan, tidak semua masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional merupakan orang kaya raya. Sebab, ada beberapa yang sengaja menyisihkan penghasilan demi mengejar kualitas pendidikan yang layak bagi anaknya.

"Banyak orang tua yang rela bekerja lebih keras atau menggeser kebutuhan lainnya demi prioritas membiayai pendidikan anak," imbuh Novita.

Seharusnya keberadaan sekolah berkurikulum global justru dapat menjadi motivasi bagi sekolah lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga fasilitasnya. Dengan persaingan yang sehat, maka yang diuntungkan adalah para siswa, karena dapat menikmati pendidikan yang layak.

"Sekolah internasional adalah media kita mampu memahami struktur dan pola pikir dengan wawasan global. Yang pada akhirnya setiap lulusannya memiliki akses berkarier dan berjejaring ke seluruh penjuru dunia dengan mudah," katanya.

Novita menyebut, saat ini jumlah sekolah internasional di Indonesia 198 lembaga. Hal ini menjadi bukti jika Indonesia merupakan pasar yang baik untuk berinvestasi di bidang pendidikan.

"Dari data ISC Research, jumlah ini mengungguli Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119), dan Vietnam (118)," ujar politikus PDIP ini.

Sekolah internasional juga memiliki pertumbuhan jumlah peminat yang tinggi, dari 67 ribu siswa di tahun 2023 menjadi 72 ribu di 2024.




(irb/hil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads