.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya implementasi 5 kebijakan ekonomi biru. Implementasi ekonomi biru menurutnya penting untuk mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan laut yang sehat.
Lima kebijakan ekonomi biru itu di antaranya penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
"Saya menyampaikan yang paling penting bahwa kita harus mengimplementasikan 5 kebijakan ekonomi biru. Kita berharap di 2045 kita akan menuju Indonesia Emas dan laut kita menjadi laut yang sehat," ujar Sakti Wahyu Trenggono usai Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Surabaya, Selasa (20/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun implementasi kebijakan ekonomi biru itu menurut Sakti akan beragam untuk setiap daerah. Namun, tujuannya jelas agar tata kelola laut di Indonesia menjadi lebih baik.
"Cara penangkapan kita beradab dan kita menjadi jagoan di bidang perikanan. Kita bisa memberikan sumbangsih bagi perekonomian khususnya di sektor budidaya perikanan dan kita mengelola laut dengan tata kelola yang lebih baik," jelasnya.
Contoh lain yang ia beberkan berkaitan intervensi nelayan di Indonesia melalui pembentukan kampung nelayan modern agar hasil laut Indonesia bisa diterima pasar internasional melalui cara penangkapan ikan yang baik.
 Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Aprilia Devi/detikJatim) |
"Ini yang buat kita satu model, yang namanya kampung nelayan modern. Kita siapkan segala fasilitas di situ. Kita berikan juga kapal dan alat tangkap. Namun ujian ke depan adalah bagaimana masyarakat nelayan ini bisa bersatu dalam kelompok-kelompok dan pemerintah bisa memberikan alat tangkap dan kapalnya dengan yang agak lebih modern. Supaya kita bisa lebih diterima oleh pasar Internasional bahwa cara penangkapan kita yang baik," katanya.
Dia juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi biru. Salah satunya melalui Forum Hukum yang tengah dijalankan. Harapannya dari evaluasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat.
"Apakah regulasi-regulasi yang akan kami jalankan, khususnya 5 regulasi besar tadi sudah lengkap atau belum? Kalau belum itu saya minta kemudian dipersiapkan agar itu bisa diturunkan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada masyarakat," ujarnya.
"Salah satu contoh adalah modeling, misalnya budidaya yang baik gimana kita buat modeling-nya. Kemudian daerah bekas budidaya tambak yang rusak karena cara tradisional kita ubah komoditi-nya. Kemudian kita bangun kampung nelayan modern supaya seharusnya nelayan itu sejahtera, fasilitasnya kita buat modern," lanjutnya.
Forum Hukum yang dilakukan digelar KKP yang menjadi salah satu upaya evaluasi kebijakan ekonomi biru juga mendapatkan apresiasi dari Jimly Asshiddiqie ex Ketua MK 2003-2008.
"Ini saya gembira dan bersyukur karena kebijakan kelautan dan perikanan ini sangat strategis untuk masa depan Indonesia. Karenanya pembenahan kebijakan secara terpadu harus ditopang oleh hukum. Kebijakan-kebijakan itu harus dituangkan dalam hukum yang tepat untuk membimbing arah pembangunan nasional kita ke depan sesuai dengan prinsip sustainable development, lingkungan hidup, berdasarkan yang dinamakan konstitusi hijau dan biru," kata Jimly.
Menjelang pergantian kepemimpinan, Sakti Wahyu Trenggono yang sudah menjabat 4 tahun sebagai MenKP juga berharap agar segala implementasi kebijakan saat ini bisa menjadi contoh yang baik agar pemerintah ke depan bisa memberikan perhatian khusus bagi sektor perikanan.
"Kalau ini nanti menjadi contoh yang baik, mudah-mudahan ke depan kita akan minta supaya pemerintah yang akan datang bisa memberikan perhatian, khususnya di sektor perikanan," pungkasnya.
(dpe/iwd)
