.webp)
Masyarakat Banyuwangi masih kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg hingga pekan ini. Penyebab sulitnya diperkirakan karena permintaan ditingkat pengecer meningkat dengan adanya tingkat konsumsi masyarakat atas gas bersubsidi ini.
Untuk bisa mendapatkan 1 tabung gas elpiji sejumlah warga Kota Blambangan mengaku harus menyerahkan fotokopi KTP. Terkait hal ini Pertamina mengimbau agar warga tidak sembarangan menyerahkan KTP kepada pengecer gas elpiji.
Section Head Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Taufik Kurniawan membenarkan memang ada syarat KTP untuk mendapatkan elpiji bersubsidi yang diberlakukan secara bertahap sesuai Keputusan Menteri ESDM37/2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDMitu, pemberlakuan syarat KTP itu dilakukan mulai 27 Februari 2023 secara bertahap di sejumlah wilayah di Jawa Timur untuk kepentingan sosialisasi dan pendataan konsumen gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.
"Memang dalam sosialisasi kepmen ESDM No. 27 tahun 2023 pendataan dengan KTP ini bertahap di tingkat pangkalan," kata Taufik kepada detikJatim, Sabtu (17/6/2023).
Namun, Taufik menegaskan bahwa syarat menunjukkan KTP untuk kepentingan input Nomor Induk Penduduk (NIK) itu hanya berlaku di pangkalan elpiji 3 kg, bukan di tingkat pengecer.
Pertamina khawatir, bagi warga yang diminta mengumpulkan fotokopi KTP oleh pihak tertentu justru akan merugikan mereka karena data itu nantinya akan dipakai untuk mendapatkan jatah elpiji 3Kg oleh pihak tertentu yang tidak berhak.
"Kalau ada pengecer yang minta fotokopi KTP atau KTP mau dibawa atau di-collect itu harus hati-hati. Karena pengecernya dikhawatirkan minta untuk kepentingan individu tadi," kata Taufik.
Taufik menjelaskan bahwa sosialisasi bertahap yang dilakukan Pertamina ini bagian dari upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE) dengan tujuan agar gas elpiji bersubsidi tepat sasaran.
(dpe/fat)
