.webp)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M Fawait mendorong BUMD milik Pemprov Jatim di sektor perbankan seperti Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, Jamkrida menggenjot struktur kredit rakyat untuk menekan angka kemiskinan.
"Intinya kami meminta supaya struktur kredit yang ada di Bank Jatim dan BPR/UMKM Jatim itu betul-betul bisa membantu di dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang wujudnya adalah mengentas kemiskinan," ujar Fawait dalam keterangannya, Jumat (12/5/2023).
Politikus yang akrab disapa Gus Fawait ini menyatakan saat dirinya hearing dengan BUMD Perbankan serta Biro Perekonomian, masih banyak warga yang kesulitan mengakses permodalan melalui kredit perbankan milik Pemprov Jatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bendahara DPD Gerindra Jatim ini seringkali mendapat curhatan dari para petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM di dapilnya terkait sulitnya akses kredit. Ke depan, Gus Fawait ingin agar perbankan milik Pemprov Jatim bisa lebih mempermudah memberi akses kredit ke warga, termasuk di desa.
Menurutnya, struktur kredit yang ada di Bank Jatim sudah bagus. Ia berharap ke depan apa yang dilakukan di Bank Jatim bisa diekspansi ke sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
"Contohnya digenjot lagi dari pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, termasuk UMKM," tambahnya.
"Maka perlu niatan dari Bank Jatim untuk melakukan ekspansi itu supaya bisa membantu gubernur dalam pengentasan kemiskinan," imbuhnya.
Selain struktur kredit yang ada di sektor Perbankan, Anggota Komisi C DPRD Jatim ini juga mendorong Dana Bergulir (Dagulir) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur juga dimaksimalkan. Sebab, sampai hari ini Dagulir yang ada di masing-masing OPD banyak yang belum terserap di masyarakat.
"Dagulir yang ada masing-masing OPD itu disosialisasikan dengan baik ke bawah. Sehingga, dana ini bisa dimanfaatkan untuk roda perekonomian supaya jadi upaya pertumbuhan ekonomi dan (pengentasan) kemiskinan," ungkapnya.
Ia menambahkan sekitar Rp 127 miliar lebih Dagulir belum terserap di masyarakat. Jumlah tersebut merupakan total Dagulir yang ada di semua OPD Pemprov Jatim. Mulai dari Biro Perekonomian, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim.
"Ada Rp 127 miliar lebih yang belum terserap di masyarakat. Sehingga, harapan kita itu yang akan menjadi prioritas untuk disosialisasikan oleh Perbankan," pungkasnya.
(faa/iwd)
