.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi semringah saat warga khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa membangkitkan ekonomi keluarga. Dengan program padat karya yang digagas, Eri menyakini mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Pahlawan.
Tak semata-mata memberikan pekerjaan, program padat karya memberikan pelatihan hingga lihai. Kemudian warga MBR diberi fasilitas dari aset pemkot sebagai tempat produksi.
Selama 2 tahun lebih masyarakat dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Akibatnya, semua sektor berdampak. Pengangguran dan PHK di mana-mana. Selain itu, banyak usaha menurun drastis dan perekonomian warga anjlok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dengan program padat karya ini, perekonomian masyarakat diharapkan kian membaik. Tak sedikit pula yang berhasil mencapai penghasilan di atas UMR Surabaya. Hal ini membuat Wali Kota Eri terus-terusan memamerkan keberhasilan warganya. Apalagi yang mendapat uang Rp 6-7 juta per bulan.
"Yang menjadi contoh adalah padat karya. Jadi apa yang kita kerjakan seperti menyediakan lahan kita manfaatkan, setelah itu semua diberikan kepada warga untuk mengurangi kemiskinan. Ada cuci mobil, menjahit, sablon, paving dan lainnya," kata Eri, Jumat (11/11/2022).
Bahkan Eri memamerkan hasil dari padat karya ke Menpan RB, bahwa langkah program Surabaya bisa menjadi contoh daerah lain. Sebab warga MBR bisa terangkat perekonomiannya dengan pendapatan di atas UMR.
"Karena memang hasilnya saya kaget juga, ketika paving itu penghasilannya sampai Rp 6 juta per bulan dan sudah berjalan 5 bulan. Terus penjahit penghasilannya bisa sampai Rp 7 juta per bulan, budidaya bandeng panen 6 bulan sekali, tapi sekali panen per orang dapat Rp 6 juta per bulannya. Ini luar biasa," ujarnya.
Namun hasil pendapatan yang diperoleh dari padat karya, tegas dia, tidak disampaikan saat awal pendampingan warga. Sebab dirinya tidak ingin warga tersebut lupa diri saat mendapat penghasilan banyak. Pihak koperasisendiri diminta mendampingi warga untuk memanfaatkan uang dengan bijak.
Sementara itu jumlah angka kemiskinan di Surabaya mencapai 200 ribu KK dan masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Data ini merupakan data yang diberikan dari Kemenko PMK RI. Saat dikroscek melalui aplikasi Check In Warga, hasilnya jumlah itu banyak yang tinggal di luar Surabaya.
"Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya. Lalu, data itu sudah berubah karena pemkot memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga. Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di tahun 2023. Kita lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kita gempur dulu," pungkasnya.
(esw/fat)
