.webp)
BMKG memperkirakan bulan November menjadi puncak musim kemarau di Jawa Timur (Jatim). Selain itu, November juga menjadi bulan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau pancaroba.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meminta warga waspada. Sebab, hujan dengan intensitas rendah hingga lebat mulai turun di Jatim dan bisa berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi.
"Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem perlu diantisipasi secara serius," kata Emil di Surabaya, Kamis (5/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil membeberkan turunnya hujan juga harus diiringi peningkatan kesiapsiagaan. Sebab, hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, terutama tanah longsor di wilayah dengan kondisi geografis perbukitan dan lereng.
Sejumlah daerah di Jawa Timur, lanjutnya, telah mengalami kejadian longsor, di antaranya Trenggalek, Malang khususnya wilayah Tirtoyudo, serta Lumajang. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak boleh menunggu sampai terjadi musibah.
Mantan Bupati Trenggalek ini memastikan BPBD Jatim telah menyiapkan personel hingga sarana prasarana terkait potensi bencana hidrometeorologi. Personel BPBD Jatim akan berkolaborasi dengan Polda, TNI, relawan, dan masyarakat.
"Karena itu, kesiapan personel serta dukungan sarana dan prasarana harus dipastikan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan seluruh unsur terkait menegaskan komitmen untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi," jelasnya.
Menurut Emil, selain kesiapan aparat dan instansi terkait, partisipasi masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi kebencanaan.
Sebab, kata Emil, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
"Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan, koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus mengedepankan langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BPBD, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan setiap potensi kerawanan bencana dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani secara optimal.
"Melalui kesiapan dan kerja sama seluruh pihak, risiko bencana dapat diminimalkan dan masyarakat Jawa Timur dapat terlindungi. Terpenting bagaimana kita hadir memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat," pungkasnya.
