.webp)
Kabupaten Pamekasan memperingati hari jadinya setiap 3 November. Penetapan tanggal tersebut merujuk pada peristiwa naik takhtanya Pangeran Ronggo Sukowati sebagai raja Pamekasan pada 3 November 1530.
Sebelum dikenal dengan nama Pamekasan, wilayah ini bernama Pamellengan atau Pamelingan. Daerah tersebut dipimpin oleh Ki Wonorono, keturunan Raja Majapahit Wikramawardhana yang memerintah pada 1389-1429.
Ketika Kerajaan Majapahit mulai runtuh sekitar 1478, Pamelingan memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri. Kepemimpinan Ki Wonorono kemudian diteruskan oleh putrinya, Nyi Banu atau Ratu Pamelingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh putra Nyi Banu, Pangeran Bonorogo atau Nugroho. Setelah itu, kepemimpinan beralih kepada putranya, Pangeran Ronggo Sukowati yang juga dikenal dengan nama Raden Aryo Seno.
Awal Mula Penetapan Hari Jadi Pamekasan
Dilansir dari laman Kabupaten Pamekasan, masuknya Islam ke wilayah Pamelingan terjadi pada masa Wali Sanga. Penyebaran agama Islam pertama kali dilakukan oleh Aryo Menak Senoyo yang membuka wilayah Parupuh atau Proppo.
Pada 1515, Pondok Pesantren Sombher Anyar berdiri di Tlanakan dengan Kiai Syuber sebagai pemimpinnya. Ia juga mengajar keluarga kerajaan sehingga mendapat sebutan Keyae Ratoh.
Nama Pamekasan mulai dikenal setelah Pangeran Ronggo Sukowati naik takhta. Ia tercatat sebagai raja pertama Pamekasan yang beragama Islam. Peristiwa tersebut berlangsung pada 12 Rabiul Awwal 937 Hijriah atau bertepatan dengan 3 November 1530.
Tanggal naik takhta Pangeran Ronggo Sukowati kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004.
Pada masa pemerintahannya, Pangeran Ronggo Sukowati memindahkan pusat kerajaan dari Labangan Daja, yang berada di sekitar bekas Rumah Sakit Paru, ke Mandhilaras, sekitar gedung Bakorwil saat ini. Ia juga meninggalkan tata kota dengan sejumlah peninggalan yang masih dapat dikenali hingga sekarang.
Beberapa pembangunan pada masa itu, antara lain Maseghit Ratoh yang kini menjadi lokasi Masjid Agung Asy Syuhada, asrama tentara di area Asrama A Kodim, penjara atau seppir di area Asrama B Kodim, pasar di kawasan Pasar Sore, serta jalan Se Jimat di sekitar Monumen Arek Lancor.
Selain bangunan dan jalan, nama sejumlah kampung di Pamekasan juga berkaitan dengan fungsi wilayah pada masa kerajaan. Di antaranya, Parteker, yang digunakan untuk menggelar tikar saat mengaji, Pangeranan sebagai kediaman pangeran.
Kemudian Menggungan sebagai tempat tinggal tumenggung; Pongkoran yang berarti belakang keraton; Duko sebagai permukiman penduduk; Kolpajung sebagai tempat para pembawa payung; serta Kowel yang merujuk pada kawula kerajaan.
Perjalanan Sejarah Pamekasan dari Masa ke Masa
Pangeran Ronggo Sukowati memerintah hingga 1616. Setelah itu, kepemimpinan Pamekasan diteruskan oleh putranya, Pangeran Jimat, dengan Pangeran Purboyo sebagai wali raja.
Pada Agustus 1624, Pangeran Ronggo Sukowati wafat bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Ia dimakamkan di wilayah Kolpajung.
Dalam peristiwa tersebut, pasukan Mataram juga menghancurkan Keraton Mandhilaras dan Maseghit Ratoh. Masjid itu kemudian dibangun kembali dengan gaya arsitektur Mataram beratap tumpang tiga. Pada masa itu, wilayah Jamburingin dan Lambang Lor juga disatukan ke dalam wilayah Pamekasan.
Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura salah satunya dilakukan Pangeran Trunojoyo pada 1671. Ia menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan.
Pasukannya bahkan berhasil menguasai Plered, ibu kota Mataram, pada 2 Juli 1677. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipatahkan pada akhir 1679 dengan bantuan VOC. Pangeran Trunojoyo kemudian dihukum mati pada 2 Januari 1680.
Pengaruh VOC mulai masuk ke Pamekasan pada 1705-1706 sesuai perjanjian dengan Mataram. Pada 1743, VOC memindahkan Keraton Pamekasan ke wilayah Bugih yang kini menjadi lokasi pendopo kabupaten. Sementara bekas Keraton Mandhilaras dijadikan kompleks perkantoran VOC, dan menjadi kantor Residen Madura.
Pada 1749, terjadi pemberontakan Ke' Lesap yang bertujuan menguasai Madura. Pasukannya bergerak ke Pamekasan setelah sebelumnya menguasai Sumenep. Dalam peristiwa tersebut, Adipati Pamekasan R T A Adikoro IV bersama Penghulu Bagandan Raden Azhar terbunuh di Desa Bulangan.
Pada masa kolonial Belanda, sistem kerajaan di Pamekasan akhirnya dihapus pada 1858. Pemerintahan kemudian beralih ke sistem kabupaten yang dipimpin oleh bupati.
Pangeran Ario Moh Hasan tercatat sebagai bupati pertama Pamekasan. Sebelumnya, pada 1830, Belanda memberikan gelar panembahan kepada Raja Pamekasan Pangeran Mangkuadiningrat.
Pamekasan pada Masa Pergerakan Nasional hingga Kemerdekaan
Sejarah Pamekasan juga mencatat peran tokoh-tokoh daerah dalam pergerakan nasional. Salah satunya Mohammad Tabrani Soerjowitjitro, jurnalis sekaligus tokoh Jong Java yang lahir pada 1904.
Ia menjadi Ketua Kongres Pemuda I pada 1926 di Batavia dan mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada 10 November 2023, Mohammad Tabrani dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang, rakyat mengalami berbagai tindakan keras. Salah satu korbannya adalah Bupati Pamekasan Raden Adipati Ario Abdul Aziz yang menjabat 1934-1942. Ia dibunuh karena menentang kebijakan romusha. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan R T A Zainalfattah Notoadikusumo pada 1942-1950.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia melalui agresi militer. Belanda memasuki Kota Pamekasan pada 6 Agustus 1947, setelah mendarat di Camplong dan Branta Pesisir dua hari sebelumnya.
Salah satu peristiwa penting dalam perjuangan rakyat Pamekasan terjadi pada Sabtu pagi 16 Agustus 1947. Saat itu, berlangsung pertempuran di depan Masjid Jamik dalam serangan umum terhadap markas Belanda yang berada di lokasi Pos Kesehatan Kodim saat ini.
Puluhan pejuang gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka dimakamkan secara massal di area depan masjid sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panglegur pada 1972.
Peristiwa tersebut menjadi latar belakang penamaan Masjid Jamik Asy Syuhada pada 1980. Sementara itu, Monumen Arek Lancor didirikan pada 1985 untuk mengenang perjuangan rakyat Pamekasan dalam mempertahankan kemerdekaan.
Pada Januari 1948, Belanda juga membentuk Negara Madura sebagai negara boneka dengan Pamekasan sebagai ibu kotanya. Namun, pembentukan negara tersebut mendapat penolakan dari rakyat dan akhirnya dibubarkan pada Maret 1950, setelah Belanda menyerahkan kedaulatan pada Desember 1949.
Setelah kembali bergabung dengan Republik Indonesia, Kabupaten Pamekasan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950.
