.webp)
Viral di media sosial dugaan pungutan liar (pungli) oleh pengurus RT/RW di Gunung Anyar, Surabaya yang menyasar sejumlah warga saat hendak mengurus perpindahan kartu keluarga (KK). Dugaan pungli itu disampaikan oleh akun Instagram @tiennahidayatullah pada Jumat (23/10).
"Dulu Saya pindah KK. Dari KK Rungkut ikut KK suami juga suruh bayar Alhamdulilah cuma 500.000, pas ganti kepengurusan iku. Sebelumme malah 1.500.000/KK, gak tau kalo sekarang. Padahal masih di area Surabaya Surabaya aja," demikian takarir dalam kiriman video yang diunggah @tiennahidayatullah pada Jumat (23/10).
Takarir atau caption tentang dugaan pungli itu disematkan pada video peristiwa pungli di tempat lain yang diungkap oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang dicomot oleh pemilik akun @tiennahidayatullah dari kiriman Facebook.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiriman itu kini menjadi sorotan, disukai sebanyak lebih dari 23 ribu kali dan mendulang lebih dari 1.700 komentar. Sejumlah warganet pun mulai buka suara dan mengungkap biaya yang mereka keluarkan saat mengurus administrasi kependudukan tersebut.
Atas kiriman itu detikJatim telah melakukan verifikasi dengan menghubungi pemilik akun @tiennahidayatullah yang enggan nama aslinya diungkap. Saat dihubungi, Pemilik akun mengatakan bahwa pungli yang dia alami itu terjadi pada 2015.
"Itu kejadian pas saya masuk KK suami tahun 2015 kak. Coba ditelusuri kayaknya sampe sekarang juga masih ada administrasi untuk perpindahan KK masuk wilayah daerah situ di daerah gunung anyar kak," ujarnya kepada detikJatim, Minggu (25/10/2026).
Perempuan pemilik akun itu menyebut dugaan pungli perpindahan KK ke wilayah Gunung Anyar itu perlu ditelusuri lebih lanjut karena ia menduga praktik serupa masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu, Pemilik akun juga mengatakan setelah unggahan videonya itu viral, cukup banyak banyak kerabat dan kenalannya yang mengaku mengalami hal serupa.
"Ini cuma sebagian ada yang chat saya juga warga gunung anyar," katanya sembari menunjukkan pesan WhatsApp tetangganya yang mengaku harus membayar hingga Rp 2 juta saat mengurus perpindahan KK dari wilayah Kenjeran ke Gunung Anyar, Surabaya.
"Betul itu Ma, aku pindah KK dari kenjeran ke gunung anyar kena 2jt," demikian pesan salah satu warga kepada pemilik akun @tiennahidayatullah yang dikirimkan melalu WhatsApp. Selain itu, ia juga menunjukkan pesan WhatsApp warga Gunung Anyar lainnya yang juga kena pungli baru sebulan yang lalu.
"Ini kejadian baru 1 bulanan kak," katanya sembari menunjukkan pesan WhatsApp tetangganya.
Pemilik akun itu pun mengatakan bahwa pengurusan administrasi kependudukan melalui RT/RW setempat dan proses ini dianggap sebagai bentuk permisi ketika seseorang hendak menjadi warga baru di wilayah tersebut.
"Iya melalui RT RW. Kan sama kayak kita permisi kak. Kalau saya mau jadi warga di situ," ujarnya.
Pemilik akun itu pun menduga bahwa hasil pungutan itu diterima oleh RT maupun RW untuk digunakan sebagai biaya konsumsi dan keperluan lainnya yang kemungkinan tidak jauh berbeda dengan yang dia alami pada 2015.
"Kalau dulu saya ditarik segitu untuk biaya beli makan, dll. Kalau untuk yang sekarang mungkin nggak jauh beda. Kalau dari 2015 aja sudah ada seperti itu dan bertahan sampai sekarang 2026 berarti kan memang sudah ada kesepakatan antara RT/RW, kak, kalau dinalar," ungkapnya.
Meski telah membayarkan pungutan yang diminta pihak RT/RW di Gunung Anyar, pemilik akun mengungkapkan bahwa pembuatan administrasi perpindahan KK itu tuntas dalam waktu satu bulan. Dia sendiri tidak tahu berapa lama sebenarnya proses pembuatan administrasi itu seharusnya.
"Ya termasuk cepet atau enggaknya saya enggak paham. Waktu itu 1 bulan jadi," katanya.
Pindah KK itu gratis. Baca halaman selanjutnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Irvan Wahyudradjad memastikan pelayanan pindah KK gratis di Kota Pahlawan. Sedangkan untuk kasus yang viral, pihaknya masih menelusuri.
"Gak ada, pengurusan adminduk gratis. Kami coba dalami kasusnya seperti apa," kata Irvan saat dihubungi detikJatim.
Irvan menyarankan, kepada warga yang hendak mengurus pindah KK atau administrasi kependudukan lainnya, dapat melalui online maupun offline.
"Bisa langsung ke kantor pelayanan seperti di kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola atau di balai RW," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW sebagai pedoman untuk memastikan penarikan iuran di lingkungan RT/RW dilakukan sesuai ketentuan.
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh camat dan lurah itu menegaskan bahwa iuran di lingkungan RT/RW hanya diperbolehkan untuk kepentingan keamanan, kebersihan, serta penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diserahkan atau belum dikelola pemerintah daerah.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 71 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
"Pedoman iuran yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran adalah iuran keamanan, iuran kebersihan, dan/atau penerangan prasarana, sarana, dan utilitas dalam hal belum diserahkan atau tidak dikuasai oleh pemerintah daerah," kata Eri, Sabtu (11/7/2026).
Simak Video "Video: Momen Pelaku Pungli di Lampung Kocar-kacir Dikejar Polisi"
[Gambas:Video 20detik] (dpe/abq)
