.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jajaran TNI dan Polri serta pemerintah daerah harus mengecek keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) secara berkala. Ia menyebut instruksi tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas koperasi dapat berfungsi dan melayani kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi KDKMP di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10/2026) siang.
Zulkifli mengatakan, pengecekan dilakukan secara bertahap selama delapan hari untuk melihat kekurangan yang masih perlu dilengkapi. Pemeriksaan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah dan lembaga, termasuk jajaran TNI dan Polri serta pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk apa? Ada yang kurang, ada yang belum, itu dicek. Bukan sudah bagus semua, bukan, belum. Baru mulai ini," kata Zulhas, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, melalui pengecekan tersebut, pemerintah ingin memastikan kebutuhan koperasi, seperti ketersediaan gas dan barang kebutuhan pokok, dapat dipenuhi secara bertahap. Dengan demikian, KDKMP bisa segera beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dikeroyok ramai-ramai agar ini bisa cepat, bisa melayani rakyat," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut Zulkifli, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha milik warga desa, tetapi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Koperasi nantinya dapat menjadi tempat penyaluran berbagai bantuan pemerintah, barang bersubsidi, sekaligus mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Pengelola koperasi juga diminta mendata warga yang menerima bantuan, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pendidikan. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan layanan masyarakat di tingkat desa.
"Nanti di sini bisa didata masyarakat di desa ini, yang menerima bantuan siapa, yang menerima PKH siapa, yang menerima beasiswa siapa, yang kredit-kredit siapa, bisa melalui bank dan disini BNI ya," jelasnya.
Zulkifli juga menyampaikan bahwa KDKMP diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat mengakses layanan perbankan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Warga nantinya bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk mengambil uang dan membayar tagihan listrik tanpa harus pergi jauh dari desa.
"Ibu-ibu nanti ada BNI bisa ambil uang, bayar listrik di sini," ujar Zulkifli.
Selain menyediakan layanan kebutuhan masyarakat, KDKMP juga diharapkan menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produknya. Ia mencontohkan produk lokal seperti kerupuk yang dapat dipamerkan secara berkala di koperasi.
Menurut Zulkifli, pengembangan KDKMP dilakukan secara bertahap. Ia mengakui belum seluruh koperasi memiliki fasilitas yang lengkap sehingga pengecekan dan penyempurnaan akan terus dilakukan agar keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini seluruhnya baru. Tetapi kebijakan ini adalah untuk kepentingan rakyat yang ada di desa itu," pungkasnya.
