.webp)
Bupati Jember Muhammad Fawait menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program pengentasan kemiskinan dan perluasan akses layanan kesehatan. Menurut Fawait, kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan searah agar pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Fawait dalam podcast Total Politik bertajuk Indonesia Future Leader #2: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kamis (15/10/2026) malam di studio total politik Jakarta. Ia mengatakan, pengalamannya selama sekitar 17 tahun menjadi kader Partai Gerindra membuatnya memahami arah pemikiran Prabowo.
"Saya bersama Pak Prabowo ini sudah 17 tahun. Saya paham betul bagaimana Pak Prabowo," kata Fawait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di tingkat daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember menjadikan upaya mengurangi kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Salah satu program yang dikemukakan Gus Fawait adalah Home Care, layanan kesehatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis ke rumah warga. Program ini ditujukan terutama bagi kelompok rentan yang mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Gus Fawait menjelaskan, layanan tersebut menggunakan pendekatan dokter keluarga dengan kunjungan tenaga medis secara berkala. Pemerintah Kabupaten Jember melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas untuk menjalankan program itu.
"Kami memiliki program Home Care, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Saya kira ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia," ujar Fawait.
Sebelum menjalankan Home Care, Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Melalui skema ini, warga yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa membayar biaya yang ditanggung program tersebut.
Data per 1 Oktober 2026 menunjukkan cakupan kepesertaan UHC di Jember mencapai 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk. Cakupan itu menggambarkan luasnya kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di kabupaten tersebut.
Bagi Gus Fawait, perluasan akses kesehatan merupakan bagian dari upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Upaya tersebut juga diwujudkan melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan beasiswa bagi 20.000 mahasiswa asal Jember. Hingga saat ini, sebanyak 11.000 mahasiswa telah menerima beasiswa dari pemerintah kabupaten.
Selain pengentasan kemiskinan, diskusi tersebut membahas efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Fawait menilai, perubahan alokasi tersebut perlu direspons pemerintah daerah dengan memperkuat kreativitas dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan agar upaya memperkuat kapasitas fiskal tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pajak.
Menurut Fawait, pemerintah daerah perlu mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan dan menggunakan anggaran secara lebih efektif. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menghalangi pemerintah daerah mempertahankan pelayanan publik dan menjalankan program prioritas.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Program nasional, menurut dia, perlu diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah tanpa kehilangan tujuan pembangunan bersama.
"Jadi, pembangunan jangan sampai pemerintah pusat ke barat, pemerintah daerah ke timur. Jadi, mesti seirama," ujarnya.
Pandangan mengenai penyesuaian kebijakan daerah terhadap program nasional juga disampaikan Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif. Ia menilai program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, dapat membuka peluang pembangunan baru bagi daerah di tengah pengurangan TKD.
"Memang ada pengurangan, tetapi dengan adanya Sekolah Rakyat, kami bisa dapat lebih banyak juga," kata Syaharuddin.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan, pengurangan alokasi anggaran turut dirasakan daerahnya. Ia menilai kondisi geografis dan kebutuhan setiap daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan efisiensi.
Masinton juga menyoroti banyaknya undangan kegiatan pemerintahan yang mengharuskan kepala daerah hadir secara langsung. Menurut dia, perjalanan menuju berbagai agenda tersebut menyita waktu dan anggaran, terutama bagi daerah dengan jarak tempuh yang jauh.
"Ini undangan banyak betul, kadang saya juga tidak hadir. Apa enggak bisa online saja, begitu?" ujar kader PDI Perjuangan tersebut.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan usulan program dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, daerah perlu memahami program yang tersedia sekaligus memastikan birokrasi mampu melaksanakannya.
"Jadi, menu yang diminta harus sesuai. Jangan sampai minta menu yang enggak ada," katanya.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, kondisi ekonomi makro di wilayahnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia juga menilai sejumlah kebutuhan dasar masyarakat semakin terlayani, termasuk ketersediaan pupuk yang sebelumnya kerap menjadi persoalan.
Adapun Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menilai istilah melawan pemerintah pusat kurang tepat untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. Menurut dia, pemerintah daerah tetap dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tanpa menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang berseberangan.
Untuk diketahui, forum Indonesia Future Leader #2 tersebut mempertemukan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk membahas dua tahun pemerintahan Prabowo. Selain Fawait, Syaharuddin, Masinton, Vasco, Jihan, dan Emil, diskusi itu menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfiqar Ahmad Tawalla.
Diskusi tersebut memperlihatkan beragam respons pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional, terutama dalam menghadapi penyesuaian anggaran. Dalam konteks itu, Fawait menempatkan pengentasan kemiskinan dan perluasan layanan kesehatan sebagai contoh penerjemahan arah kebijakan presiden ke dalam program pemerintah kabupaten.
