.webp)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menargetkan Jawa Timur (Jatim) zero truk Over Dimension Over Load (ODOL). Penindakan akan mulai dilakukan aparat kepolisian terhadap truk ODOL.
"Tema rakor ini adalah masalah 2027 Zero ODOL. Ini tentu Jawa Timur sudah banyak yang diperbuat dalam rangka Zero ODOL 2027. Mudah-mudahan dengan kesiapan Jawa Timur dan beberapa kebijakan yang ada dari pusat, ini untuk Zero ODOL 2027 ini bisa kita laksanakan di Januari nanti," kata Aan di Surabaya, Jumat (9/10/2026).
Aan menyebutkan aparat kepolisian akan mulai melakukan penindakan secara bertahap terhadap truk yang melanggar ketentuan muatan. Kemenhub, dia tegaskan, tidak main-main dalam menargetkan 2027 zero ODOL.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun depan kami akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ODOL. Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi sekaligus uji coba pengawasan dan penegakan hukum secara digital. Ini setiap bulan kami evaluasi, tanggal 10 besok kami evaluasi bulan kedua," jelasnya.
"Kemudian secara legal formal kasus-kasus pelanggaran hasil capture dari kamera ini sudah diterima oleh pengadilan. Ada beberapa pelanggaran dokumen yang sudah diketok dan sudah divonis dan sudah membayar dendanya. Jadi secara alat instrumen ini sudah siap," tambahnya.
Nanti, kata Aan, truk ODOL akan diawasi oleh kamera CCTV dan jika terpotret melakukan pelanggaran melebihi batas muatan maka akan dikenakan tilang secara elektronik.
"Saat ini kan secara konvensional kita lakukan penimbangan ya, penimbangan statis, kemudian pengawasannya juga secara konvensional, secara kasat mata. Dengan digitalisasi, pengawasan yang kita lakukan ini secara otomatis. Jadi kendaraan tidak perlu berhenti di jembatan karena kita sudah tahu kelebihannya, di-capture, masuk ke aplikasi ETLE kita, bisa langsung ke back office untuk proses penegakan hukumnya," bebernya.
"Kemudian di samping ada di jembatan timbang, juga kita punya WIM (Weigh In Motion) ya, yang ada di badan jalan. Ini juga secara otomatis akan me-capture pelanggaran kelebihan muatan ini. Jadi tidak ada batas waktu, tidak ada ruang kosong. Jadi 24 jam tidak ada interaksi antara pelanggar dengan petugas PPNS kita. Ini harapan kita tidak ada lagi pungli nantinya di sana, karena tidak ada lagi ruang untuk pungli," tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono yakin tahun 2027 ODOL di Jatim akan terus berkurang dengan adanya komitmen bersama antar semua stakeholder.
"Kita mendukung Kemenhub dalam rangka penegakan ODOL. Kita optimis saja. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa kita jangan pesimis, ya kita kan optimis untuk bisa melaksanakan Zero ODOL 2027. Peran kita koordinasi, karena itu harus ada sinergitas dan daya dukung. Nanti kita koordinasi dengan BPTD, koordinasi dengan teman-teman Ditjen Perhubungan Darat," terang Nyono.
Dalam rakor ini, Dishub Jatim juga meraih penghargaan dari Kemenhub. Penghargaan diterima langsung oleh Kadishub Jatim Nyono.
"Penghargaan tadi Dishub dapat dua. Yang pertama terkait masalah publik transportasi kita sudah ada delapan koridor menuju 9 koridor. Tujuh koridor ada di Surabaya Raya, dan dua koridor nanti akan ada di Malang Raya," jelasnya.
"Kemudian, yang satu tadi terkait masalah peran Dishub dalam rangka mendukung Zero ODOL. Kita membantu teman-teman yang perorangan untuk membantu biaya normalisasi, standardisasi dimensi ya. Dimensi kendaraan yang sudah ODOL di Jawa Timur tentunya sesuai dengan kemampuan kita," tandasnya.
