.webp)
Komisi IV DPRD Banyuwangi mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih penanganan kemacetan di jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Desakan itu muncul lantaran antrean kendaraan yang sebelumnya identik dengan hari besar kini semakin parah hingga melumpuhkan jalur nasional pada hari biasa.
Desakan tersebut disampaikan jajaran Komisi IV DPRD Banyuwangi saat mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menegaskan perlunya penanganan terpadu di bawah satu komando pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Harus satu komando, yaitu Kementerian Perhubungan. Makanya kami membawa persoalan ini ke pusat agar bisa segera teratasi secara menyeluruh," tegas Patemo, Jumat (9/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Patemo menjelaskan, dalam audiensi tersebut rombongan Komisi IV DPRD Banyuwangi diterima oleh Kasubdit Sistem Informasi Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub, Anwarudin. Dalam pertemuan itu, pihaknya menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dari operator pelabuhan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menurut Patemo, upaya mengurai kemacetan tidak boleh hanya dilakukan ketika ada inspeksi mendadak (sidak) dari wakil rakyat. Ia meminta operator memastikan kelancaran arus kendaraan secara berkelanjutan.
"Jangan hanya saat kami wakil rakyat turun sidak kemudian lalu lintas lancar, tapi setelah itu macet kembali. Kami ingin penanganan ini kontinu, hari demi hari ada jaminan kelancaran," tegasnya.
Untuk mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Komisi IV DPRD Banyuwangi mengajukan sejumlah usulan, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas armada penyeberangan.
Salah satu usulan tersebut adalah penambahan dermaga di wilayah Bulusan serta percepatan pembangunan jembatan penghubung dari Bulusan menuju kawasan Landing Craft Machine (LCM). Infrastruktur itu dinilai penting untuk mengurangi penumpukan kendaraan agar tidak terpusat di pintu masuk utama Pelabuhan Ketapang.
Komisi IV juga mengusulkan relokasi permukiman di sekitar area terdampak untuk membuka ruang bagi perluasan area penampungan kendaraan atau holding zone. Dengan area penampungan yang lebih memadai, antrean kendaraan di jalan menuju pelabuhan diharapkan bisa dikendalikan.
Selain itu, Patemo mendorong penggantian kapal-kapal berukuran kecil di lintasan Ketapang-Gilimanuk dengan kapal berkapasitas lebih besar, yakni di atas 2.000 gross tonnage (GT). Penambahan kapasitas angkut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran penyeberangan penumpang maupun logistik.
Pembenahan juga diperlukan di jalur darat. Komisi IV menilai pelebaran jalan nasional dan jembatan di koridor Ketapang menuju Situbondo, termasuk wilayah Wongsorejo, perlu menjadi perhatian karena kondisi jalan yang sempit kerap memicu penyempitan arus kendaraan atau bottleneck.
"Ada 4 poin penting yang kami usulkan, mulai dari pengembangan derrama, peningkatan kapasitas kapal, dan pelebaran jalan juga penting di wilayah Wongsorejo," imbuhnya.
Untuk mengawal usulan tersebut, Komisi IV DPRD Banyuwangi berencana melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional pelabuhan. Mereka menjadwalkan pertemuan dengan manajemen puncak ASDP dan Pelindo.
"ASDP dan Pelindo juga harus kami datangi secara langsung, karena mereka adalah leading sector utama di lapangan yang memegang kendali penyeberangan kita," pungkas Patemo.
(auh/hil)
