.webp)
Ambisi Kota Malang untuk mendulang medali pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026 terbentur dengan minimnya anggaran. Dari sekitar 400 atlet yang diusulkan oleh berbagai cabang olahraga (cabor), hanya separuhnya alias 200 atlet saja yang diproyeksikan bisa berangkat membela nama daerah.
Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya dana keberangkatan kontingen yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Saat ini, alokasi dana yang tersedia hanya berada di angka sekitar Rp 1 miliar.
Kepala Disporapar Kota Malang Arif Tri Sastyawan menjelaskan, dana Rp 1 miliar tersebut harus dibagi habis untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional kontingen. Biaya tersebut mencakup pengadaan jersey, akomodasi hotel, hingga armada transportasi selama kejuaraan berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran kita kan hanya sekitar Rp 1 miliar. Dari cabor itu 400 sekian atletnya. Hitung-hitungan kemarin. Kalau dengan anggaran Rp 1 miliar itu, kita hanya bisa memberangkatkan 200 atlet," ujar Arif saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/10/2026).
Situasi ini sejatinya sudah sedikit membaik setelah Disporapar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kota Malang.
Sebelum mendapat suntikan dana tambahan hingga Rp 1 miliar, dana awal yang dipegang Disporapar bahkan hanya menyentuh angka Rp 400 juta.
Jika dipaksakan dengan dana awal tersebut, Kota Malang hanya sanggup memberangkatkan sekitar 70 orang.
"Kalau hanya Rp 400 juta saya hanya bisa memberangkatkan atlet dan official itu 70 orang. Saya berangkatkan sepak bola, voli, sama basket sudah selesai," terang Arif.
Tantangan finansial Kota Malang semakin berat lantaran gelaran POPDA XV Jatim 2026 yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang dihelat di tiga wilayah berbeda.
Kabupaten Ngawi bertindak sebagai tuan rumah utama, sementara Kota Surabaya dan Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah penyangga. Penyebaran lokasi pertandingan ini otomatis menguras kantong panitia karena kebutuhan akomodasi kontingen terpecah di beberapa daerah.
"Apalagi Popda ini kan dilaksanakan di tiga kota, Surabaya, Kediri, Ngawi, artinya akomodasinya semakin membengkak juga," kata Arif.
Menyiasati pemangkasan dukungan anggaran tersebut. Disporapar menyerahkan wewenang seleksi penuh kepada masing-masing ketua cabor untuk memilih atlet berpotensi tinggi.
Strategi utama yang diusung adalah memprioritaskan atlet yang mampu turun di banyak nomor pertandingan sekaligus.
"Jadi yang dikirim ini, misalkan satu atlet itu berpotensi bukan hanya satu emas, tapi bisa menjadi dua emas," tutur Arif.
Bagi atlet yang tidak masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah namun tetap ingin bertanding, Disporapar tetap membuka kesempatan lewat jalur mandiri.
Namun, Disporapar menyiagakan surat pernyataan khusus yang wajib ditandatangani oleh orang tua dan ketua cabor untuk memperjelas status pembiayaan.
Arif menyayangkan kondisi ini karena seluruh atlet berpeluang membawa pulang medali. Jika tidak terbentur dana, ia mengaku ingin memboyong seluruh kontingen tanpa terkecuali.
"Kalau anggarannya Rp 3 miliar, Rp 4 miliar, kami bisa memberangkatkan semua atlet. Namanya rezeki untuk medali itu kan kita tidak tahu. Siapa tahu sekarang tidak diprediksi medali, ternyata dapat medali kan memungkinkan juga," imbuhnya.
