.webp)
Rencana pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi, dinilai dapat menjadi langkah untuk mengendalikan kelebihan pasokan di pasar global. Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi memperkuat harga nikel sekaligus mendorong industri nasional menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amirusholihin mengatakan, pengendalian produksi perlu dilakukan karena pasar nikel global tengah mengalami surplus. Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutipnya, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus 261 ribu ton pada 2026.
"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel dunia. Amirusholihin menyebut, kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel global mencapai sekitar 66 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026.
Besarnya kontribusi tersebut membuat pengelolaan produksi Indonesia berpengaruh terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan nikel di pasar internasional. Karena itu, pengendalian produksi dinilai perlu dilakukan secara terukur agar tidak sekadar menambah volume produksi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar.
Menurut Amirusholihin, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat lebih besar jika dibarengi dengan penguatan industri hilir. Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah dinilai perlu memastikan sumber daya yang ditambang menghasilkan nilai ekonomi sebesar-besarnya di dalam negeri.
"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia. Apabila produksi dapat dikelola sehingga pasar lebih seimbang dan nikel diproses menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta lapangan kerja," jelasnya.
Amirusholihin menilai, pembangunan smelter seharusnya tidak menjadi titik akhir hilirisasi nikel. Industri nasional perlu didorong untuk mengembangkan produk lanjutan, mulai dari stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda hingga baterai.
Pendalaman industri hilir tersebut dinilai dapat memperpanjang rantai nilai nikel di dalam negeri sekaligus meningkatkan penguasaan teknologi dan manfaat ekonomi bagi industri nasional.
"Pengendalian produksi dapat membantu menjaga umur cadangan dan menghindari produksi yang berlebihan ketika pasar sedang mengalami surplus. Sementara itu, pendalaman hilirisasi memastikan bahwa setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kedua kebijakan tersebut harus berjalan bersama," tegas Amirusholihin.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai, moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional. Menurutnya, dominasi Indonesia sebagai pemasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan hanya dengan terus meningkatkan kapasitas produksi.
Yusuf mengatakan kebijakan pengendalian pasokan Indonesia sebelumnya telah berpengaruh terhadap harga nikel dunia. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati US$20.000 per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton, tetapi kemudian kembali bergerak di kisaran US$16.500 per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara jika mampu menciptakan tingkat harga yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan. Ia mencatat penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus mencapai sekitar Rp21 triliun atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama tercatat meningkat 69,3 persen menjadi US$6,54 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi industri nikel terhadap perekonomian sehingga kebijakan pengelolaan pasokan dinilai perlu mempertimbangkan keberlanjutan industri dalam jangka panjang.
Yusuf menambahkan, moratorium terhadap pembangunan industri produk setengah jadi perlu diikuti dengan pengalihan investasi menuju sektor hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Pengembangan teknologi pengolahan seperti high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda hingga sel baterai dinilai dapat memperpanjang rantai nilai nikel di Indonesia.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, serta industri pendukung agar investasi baru tidak kembali memperbesar kapasitas produk antara yang sudah mengalami kelebihan pasokan.
"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," kata Yusuf.
Sebelumnya, pemerintah membuka opsi moratorium terhadap industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan opsi tersebut tidak berarti moratorium terhadap komoditas nikel secara keseluruhan.
Bahlil mengatakan, pemerintah melihat kondisi oversupply di pasar nikel dunia. Ia menyebut angka sekitar 2,5 juta ton saat menjelaskan kondisi kebutuhan dan cadangan nikel dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
"Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun," ujar Bahlil.
Atas kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan pengurangan industri yang menghasilkan produk setengah jadi.
"Kita dapat mempertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalkan, bagaimana kalau kita melakukan moratorium?" katanya.
