Ada Warga di Surabaya Tak Dapat Bansos gegara Tercatat Punya Alphard

Pemkot Surabaya menemukan ketidaksesuaian data dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Salah satunya, ada warga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan sosial (bansos) karena tercatat memiliki mobil Alphard.

Program Perlinsos Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK) di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya terus memperkuat proses pemutakhiran dan verifikasi untuk memastikan data sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Sebab, masih ditemukan ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil hingga penentuan kelayakan penerima bansos.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pihaknya menemukan warga yang tidak mendapat bantuan karena dinilai mampu secara ekonomi berdasarkan data yang tercatat.

"Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Tapi di situ mereka mempunyai mobil," kata Eddy, dikutip dari laman resmi surabaya.go.id.

Eddy menyebut warga tersebut tinggal di kawasan Manyar. Berdasarkan kondisi rumah dan sosial ekonominya, warga tersebut dinilai membutuhkan bantuan. Namun, namanya tidak tercatat sebagai penerima bansos karena dalam data kepemilikan kendaraan tercatat memiliki mobil Alphard.

Pemkot Surabaya kemudian melakukan penelusuran melalui Samsat. Hasilnya, kendaraan tersebut ternyata bukan milik warga yang bersangkutan. Ia diketahui pernah bekerja sebagai pengemudi sehingga STNK kendaraan tersebut tercatat atas namanya.

"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," lanjut Eddy.

Menurut Eddy, ketidakakuratan data seperti itu dapat berdampak pada penyaluran bansos. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk tertib administrasi agar proses pendataan dan penentuan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih objektif.

"Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," pungkasnya.

Diketahui, program Perlinsos Digital telah melibatkan 14 ribu agen, di antaranya kepala dinas, camat, lurah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendamping, Ketua RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Program tersebut merupakan inisiatif dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Pendataan ini telah dimulai dari tanggal 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Keseluruhan warga yang dilakukan pendataan ditemukan bahwa sekitar 219.000 tidak ditemukan dan 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia.