.webp)
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan uji coba program digitalisasi bansos di Surabaya. Tujuannya untuk memastikan berjalan optimal dan tepat sasaran, karena ada anggaran Rp 1.300 triliun yang digunakan.
Qodari menjelaskan, digitalisasi bansos ini dirancang agar anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp 1.300 triliun dapat tersalurkan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya efisiensi mengelola alokasi anggaran yang porsinya sangat signifikan dari APBN.
"Program digitalisasi bansos ini ditujukan agar program perlindungan sosial yang jumlahnya sangat besar bagi masyarakat Indonesia mencakup sampai dengan Rp 1.300 triliun atau 30% dari APBN bisa menjangkau sasaran yang tepat dan adil," kata Qodari kepada wartawan di Kantor Kecamatan Tambaksari, Selasa (28/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, prinsip keadilan menjadi fokus utama agar penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selama ini, tata kelola bansos kerap dihadapkan pada masalah penyaluran yang salah sasaran maupun warga miskin yang terlewat.
"Inclusion error itu yang tidak berhak tapi masuk, exclusion yang harusnya berhak masuk tapi tidak masuk. Tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Komdigi bagaimana program ini dilaksanakan secara bertahap, juga penjelasan dari Pemkot Surabaya bagaimana diimplementasikan di Kota Surabaya. Kita melihat bagaimana program ini hampir selesai, insyaallah 1-2 hari lagi selesai. Seluruh warga, seluruh kepala keluarga di Surabaya yang jumlahnya 1 juta sekian, itu sudah terdaftar. Kemudian, saya lihat datanya," jelasnya.
Ia mengatakan, dari total 1 juta lebih KK yang terdaftar, terdapat 334 ribu KK yang mendaftar melalui agen (ASN, RT/RW, petugas PKH), 62 ribu KK mendaftar mandiri, serta 359 ribu KK yang secara sadar menolak mendaftar karena merasa mampu.
Hasil pendataan tersebut mencatat sebanyak 119 ribu KK di Surabaya yang berhak menerima perlinsos. Pada tahap awal uji coba ini, baru ada dua jenis bantuan yang diproses dan ke depannya akan dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial secara menyeluruh.
Qodari pun turut mengapresiasi tingginya keterlibatan lintas sektor di Pemkot Surabaya, di mana para kepala dinas diterjunkan langsung mendampingi kecamatan untuk mempercepat pendataan. Keberhasilan skema ini diharapkan dapat menjadi rujukan nasional bagi daerah-daerah lain.
Lewat pendataan berbasis digital ini, sistem berhasil membersihkan data lama penerima bansos di Surabaya yang sebelumnya berjumlah sekitar 101 ribu KK. Sekitar 25 persen atau 25 ribu KK di antaranya teridentifikasi sebagai inclusion error, sehingga harus dikeluarkan dari daftar penerima.
"Artinya ada 25.000 KK sekian yang sebetulnya tidak berhak menerima, tapi menerima. Jadi terbukti dalam kasus di Surabaya ini memang ada inclusion error yang cukup besar ya, yaitu 25%," ujarnya.
Di sisi lain, Qodari menyebut, 51 ribu KK selama ini tidak menerima perlinsos, padahal harusnya menerima. Dengan rata-rata 3,5 anggota per keluarga, diperkirakan ada sekitar 150 ribu hingga 175 ribu jiwa warga Surabaya yang kini mendapatkan hak perlindungan sosial mereka secara adil.
"Dengan sistem ini, keadilan bagi masyarakat Indonesia akan betul-betul ditegakkan, khususnya bagi mereka yang masih membutuhkan bantuan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, Eddy Christijanto mengatakan, pemkot sudah menyiapkan 13.049 agen untuk membantu warga yang belum punya identitas kependudukan digital (IKD).
"Kita akan masih menyisakan 2.610 KK. Jadi 2.610 KK itu yang paling banyak memang di Tambaksari, khusus di satu kelurahan, Dukuh Setro. Nah itu sekitar 1.600. Insyallah dalam 1-2 hari selesai, karena tadi ini sebagian yang dihadirkan ini juga yang belum didaftar fisiknya," kata Eddy.
