.webp)
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Benyamin Paulus Octavianus mengungkap cara memutus rantai penularan tuberkulosis (TBC). Menurutnya, pengobatan pasien TBC saja tidak cukup. Orang yang tinggal serumah dengan pasien juga harus diperiksa.
Hal itu disampaikan Benyamin saat memaparkan strategi penanggulangan TBC di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (29/9/2026).
"Kalau kita hanya mengobati yang sakit, TBC tidak akan habis. Orang yang serumah wajib diperiksa dan kalau memenuhi kriteria harus mendapatkan obat pencegahan," kata Benyamin dalam sambutannya di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (29/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benyamin menjelaskan, tahun lalu terdapat sekitar 5.000 orang yang terkonfirmasi sakit TBC dan mendapatkan pengobatan. Apabila setiap pasien rata-rata tinggal bersama empat orang, maka terdapat sekitar 20 ribu orang yang menjadi sasaran pemeriksaan kontak erat.
Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran untuk sekitar 27 ribu orang. Tambahan sekitar 7.000 sasaran tersebut disiapkan untuk menjangkau lingkungan sekitar pasien.
"Kalau mau mancing, ya di kolam. Yang paling berisiko itu orang serumah, bukan tetangga yang jauh," ujarnya.
Menurut Benyamin, persoalan TBC bukan semata-mata kemampuan mengobati. Tingkat penemuan dan pengobatan TBC secara nasional saat ini disebut sudah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan Jawa Timur mencapai sekitar 93 persen.
Namun, upaya pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) masih rendah. Pada 2022, cakupan TPT secara nasional disebut hanya sekitar 1 persen, naik menjadi 2 persen pada 2023, kemudian sekitar 17 persen pada tahun lalu. Saat ini angkanya disebut berada di kisaran 12 persen.
"Yang belum hebat adalah mencegah. Kita sudah hebat mengobati, tapi kalau kontak erat tidak diperiksa dan tidak mendapatkan pencegahan, kasus baru akan terus muncul," jelasnya.
Benyamin juga menyoroti masih rendahnya pemeriksaan kontak erat. Ia menyebut kurang dari 5 persen kontak erat yang mendapatkan pemeriksaan dan tindak lanjut pencegahan.
Ia mencontohkan Kabupaten Bandung yang memiliki sekitar 15 ribu kasus TBC per tahun. Meski tingkat pengobatannya mencapai 97 persen, jumlah kasus baru tetap kembali berada di angka sekitar 15 ribu.
"Artinya, kalau sumber penularan dan kontak eratnya tidak kita kejar, kita akan terus mengobati orang sakit yang baru," ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan persoalan akses pemeriksaan di wilayah sulit. Menurutnya, sejumlah daerah menghadapi kendala biaya transportasi karena petugas maupun masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk pemeriksaan.
Selain itu, kepatuhan mengonsumsi obat pencegahan juga menjadi tantangan. Obat pencegahan TBC harus dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak boleh dihentikan sembarangan.
Benyamin mengatakan pemerintah pusat terus mendorong sosialisasi strategi penanggulangan TBC. Hingga September 2026, sosialisasi telah dilakukan di 29 provinsi dan ditargetkan seluruh 38 provinsi dapat terjangkau hingga November mendatang.
"Kita tidak bisa menyelesaikan TBC hanya dengan dokter atau dinas kesehatan. Bupati, camat, lurah, kepala desa, DPRD, kader dan masyarakat harus ikut bergerak," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan penanggulangan TBC di daerah tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
"TB ini masalah masyarakat. Jadi tidak bisa hanya Dinas Kesehatan. Harus ada regulasi, percepatan di lapangan dan kolaborasi lintas sektor," kata Lakhsmie.
Lakhsmie menyebut target penemuan kasus TBC di Sidoarjo tahun ini mencapai sekitar 6.400 kasus. Target tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Hingga saat ini, capaian penemuan kasus disebut baru sekitar 59 persen dari target tersebut.
"Tahun lalu target penemuan sekitar 5.000 kasus. Tahun ini targetnya meningkat menjadi 6.400 kasus. Sampai sekarang capaiannya sekitar 59 persen," jelasnya.
Lakhsmie juga menjelaskan keterkaitan TBC dengan HIV. Menurutnya, orang dengan HIV memiliki daya tahan tubuh yang menurun sehingga lebih rentan mengalami infeksi, termasuk TBC.
Karena itu, pemeriksaan HIV dan TBC dapat dilakukan secara bersamaan pada kelompok yang membutuhkan.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga mendapat dukungan pembangunan fasilitas kesehatan. Sebanyak 15 titik pembangunan puskesmas disebut telah mendapatkan bantuan.
Selain itu, sebanyak 656 kader kesehatan akan mendapatkan honor dari pemerintah pusat sebesar Rp 500 ribu per bulan.
"Kita harapkan kader bisa membantu penemuan kasus sampai ke rumah-rumah. Karena penanggulangan TB ini memang membutuhkan keterlibatan semua pihak," pungkasnya.
