.webp)
Warga berunjuk rasa memprotes kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Mereka memberikan tenggat waktu kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mengatasi penumpukan kendaraan yang sangat merugikan mereka.
Dalam aksi itu demo itu mereka sampaikan sejumlah dampak dari kemacetan baik di sektor perekonomian maupun aksesibilitas harian. Tenggat waktu tiga hari diberikan oleh warga kepada pihak ASDP untuk menyelesaikan permasalahan macet di kawasan pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali tersebut.
Perwakilan warga, Slamet Purwantono alias Panjul menegaskan komitmen itu dicapai usai berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan. Ia mengancam akan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar jika tuntutan warga tidak dipenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berkomitmen dengan pihak ASDP untuk 3 hari menyelesaikan terkait dengan permasalahan ini. Tiga hari tidak ada solusi kemacetan, akan kami datangkan massa lebih besar lagi," ujar Panjul saat ditemui di lokasi, Senin (28/9/2026).
Panjul menyebut, warga mengalami kerugian secara ekonomi dan aksesibilitas.
"Rugi secara ekonomi dan aksesibilitas, bahkan, ada warga sakit yang meninggal karena tidak bisa diantar pakai ambulans," tegasnya kecewa.
Menanggapi tuntutan warga, pihak ASDP menyatakan memahami keresahan masyarakat dan pengguna jasa yang terdampak akibat penumpukan kendaraan. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada percepatan pemulihan layanan tanpa mengabaikan faktor keselamatan pelayaran.
Berdasarkan data operasional, ekor antrean kendaraan di sisi Pelabuhan Ketapang sempat mengular hingga belasan kilometer dan didominasi oleh angkutan barang.
"Di sisi Ketapang, antrean tercatat sekitar 17 kilometer dan didominasi kendaraan logistik. Sementara di sisi Gilimanuk, proses penguraian terus dilakukan melalui optimalisasi armada, peningkatan frekuensi perjalanan, serta penyesuaian pola operasi," ujar General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Media Syahrianto,
Pihak ASDP juga menyoroti maraknya armada logistik yang terindikasi melebihi kapasitas dimensi maupun muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL). Kondisi ini secara teknis memperlambat proses pemuatan ke atas geladak kapal.
"ASDP mencatat kendaraan logistik yang melintas memiliki karakteristik dimensi dan muatan yang beragam, termasuk kendaraan yang terindikasi melebihi ketentuan dimensi maupun muatan. Kondisi tersebut turut memengaruhi pengaturan dan pemuatan kendaraan ke kapal karena harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik kapal serta aspek keselamatan," jelasnya.
Untuk menanggulangi hal tersebut, penataan antrean kendaraan kini diperketat sejak dari kantong parkir hingga proses boarding ke kapal dengan melibatkan koordinasi lintas instansi, seperti kepolisian, regulator, hingga operator kapal.
