.webp)
Kemacetan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi kembali mendapat sorotan tajam. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mendesak seluruh stakeholders dan pengelola pelabuhan serta pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan konkret dan tidak sekadar menebar janji manis.
Menurut Made, dampak dari kemacetan yang tak kunjung terurai ini sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan bagi warga sekitar pelabuhan, khususnya warga Krajan, Desa Ketapang.
"Masyarakat ini kan sudah mulai resah, terutama masyarakat di depan pelabuhan, masyarakat Krajan Desa Ketapang. Pedagang pasar sudah mulai mengeluh pendapatan menurun karena pembeli tidak bisa masuk. Anak sekolah sulit lewat karena gang tertutup kendaraan, bahkan orang sakit atau melahirkan was-was," ujar Made kepada detikJatim, Senin (28/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun membeberkan insiden miris yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, di mana mobil ambulans atau kendaraan darurat tidak bisa menembus kemacetan.
"Kejadian kemarin ada orang sakit tidak bisa mobil masuk, akhirnya pakai sepeda motor dibonceng. Itu kan keluhan-keluhan masyarakat yang dirasakan. Maka kami meminta para stakeholders di sini, pembuat kebijakan di pelabuhan dan pemerintah daerah segera konkret mengatasi persoalan ini," tegasnya.
Kondisi yang dinilai terus berulang selama hampir enam bulan ini diakui Made dipicu oleh faktor teknis seperti lonjakan jumlah kendaraan hingga proyek perbaikan dermaga. Namun, ia menyayangkan tidak adanya figur pengendali yang jelas di lapangan.
"Kami melihat tidak ada koordinasi yang jelas para pemegang keputusan di daerah pelabuhan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses kemacetan ini? Kuncinya, jangan saling lempar atas dasar kewenangan. Ini harus diselesaikan," cetusnya.
Mengenai langkah penanganan terbaru berupa percepatan waktu bongkar muat kapal dari 30 menit menjadi 15 menit, Ketua DPRD menyambut baik. Menurutnya, skema ini logis untuk menambah frekuensi pelayaran (trip) dan meningkatkan kapasitas angkut harian.
Kendati demikian, ia menuntut implementasi nyata dan pengawasan ketat di lapangan agar solusi tersebut tidak bersifat sementara atau sekadar 'kembali macet' di kemudian hari.
"Solusinya sudah cukup masuk akal karena ada pengurangan waktu bongkar muat sehingga menambah trip. Tapi yang penting bagi saya adalah implementasinya. Harus diuji, dikawal, dan dimonitor. Bagi kapal-kapal yang melanggar, segera berikan sanksi. Apalagi padahal masih banyak kapal yang parkir tak terpakai," kata Made.
Ia mengingatkan agar seluruh instansi terkait menyatukan langkah dan fokus pada eksekusi solusi permanen demi kepentingan publik.
"Hari ini sudah ada kesepakatan percepatan bongkar muat, ya segera dilaksanakan. Jangan hanya sekadar sepakat-sepakat tapi tidak dilaksanakan, dan jangan sampai lempar-lempar tanggung jawab lagi," pungkas Made.
(abq/dpe)
