.webp)
Pemberontakan PKI Madiun menjadi salah satu pergolakan politik yang terjadi pada masa awal Republik Indonesia.
Peristiwa ini pecah pada 18 September 1948 setelah ketegangan antara pemerintah dan kelompok politik kiri semakin meningkat.
Madiun kemudian dikuasai kelompok pemberontak selama sekitar 13 hari sebelum kembali dikuasai pemerintah pada 30 September 1948.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana rangkaian peristiwa tersebut berujung pada pemberontakan di Madiun? Berikut penjelasan lengkapnya.
Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun
Pemberontakan PKI Madiun tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum peristiwa 18 September 1948, situasi politik di Indonesia memang sedang memanas. Pemerintah menghadapi persoalan dengan Belanda sekaligus ketegangan di dalam negeri yang melibatkan kelompok-kelompok politik dengan kepentingan berbeda.
Salah satunya adalah Perjanjian Renville. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta, dan kesepakatannya ditandatangani pada 17 Januari 1948.
Dikutip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Amir Sjarifuddin menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dan ikut menandatangani perjanjian bersama delegasi Belanda.
Hasil Perjanjian Renville menimbulkan kekecewaan di kalangan politik Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang berujung pada jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Setelah tidak lagi memimpin pemerintahan, Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.
FDR menjadi wadah sejumlah kelompok politik kiri yang berada di luar pemerintahan. Dalam perkembangannya, FDR bekerja sama dengan organisasi-organisasi kiri, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).
Sementara itu, pemerintahan Mohammad Hatta menjalankan program rasionalisasi angkatan perang. Kebijakan tersebut bertujuan menata kembali kekuatan bersenjata sekaligus mengurangi beban negara.
Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari kelompok kiri karena berdampak terhadap sejumlah pasukan dan kelompok bersenjata yang berada di luar struktur tentara pemerintah.
Perbedaan kepentingan itu membuat hubungan pemerintah dengan kelompok kiri semakin tegang. Perselisihan politik kemudian berkembang melalui berbagai aksi, seperti propaganda, demonstrasi, dan pemogokan. Pengaruh kelompok kiri juga semakin kuat di sejumlah daerah.
Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948. Musso merupakan tokoh lama dalam gerakan komunis Indonesia yang sebelumnya telah lama berada di luar negeri. Menurut sumber sejarah yang dikutip detikEdu, Musso tiba di Yogyakarta pada 11 Agustus 1948.
Setelah kembali, Musso melakukan perjalanan ke sejumlah daerah bersama sejumlah tokoh kiri untuk menyampaikan gagasan politiknya. Kehadirannya kemudian memperkuat gerakan politik kiri yang sebelumnya telah berhadapan dengan pemerintah. Amir Sjarifuddin juga berada dalam barisan politik yang sama.
Memasuki September 1948, perselisihan antara pemerintah dan kelompok kiri semakin terbuka. Madiun kemudian menjadi salah satu titik penting dalam konflik tersebut. Pada 18 September 1948, pecahlah pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan PKI di Madiun.
Kronologi Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pada 18 September 1948, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan FDR atau PKI menguasai sejumlah titik strategis di Madiun. Kelompok tersebut kemudian mengumumkan pembentukan Pemerintahan Front Nasional melalui radio dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia".
Musso dan Amir yang saat itu berada di luar Madiun kemudian bergerak menuju wilayah tersebut. Sehari setelah gerakan dimulai, Musso tiba di Madiun dan mengambil alih pimpinan Pemerintahan Front Nasional. Pemerintah kemudian menyatakan gerakan tersebut sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan RI.
Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui radio dan meminta rakyat memilih antara pemerintahan Soekarno-Hatta atau kelompok Musso-Amir. Pemerintah juga mengambil langkah militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.
Di bidang militer, pemerintah menetapkan Jawa Timur sebagai daerah militer dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur. Kolonel A H Nasution kemudian diperintahkan memimpin operasi penumpasan yang dimulai pada 20 September 1948.
Pasukan pemerintah, termasuk dari Divisi Siliwangi, bergerak menuju Madiun dan wilayah sekitarnya. Tekanan terhadap kelompok pemberontak terus meningkat, hingga pada 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Madiun.
Kelompok pemberontak meninggalkan kota dan sebagian anggotanya kemudian terus dikejar ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Madiun berada di bawah penguasaan kelompok pemberontak selama sekitar 13 hari, sejak 18-30 September 1948.
Setelah Madiun direbut kembali, pengejaran terhadap tokoh dan anggota kelompok yang terlibat masih berlangsung. Musso kemudian tewas di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Sementara itu, Amir Sjarifuddin ditangkap pada 1 Desember 1948 dan kemudian dieksekusi pada 19-20 Desember 1948 di Ngalihan, dekat Solo.
Apa Tujuan Pemberontakan PKI di Madiun 1948?
Pemberontakan PKI Madiun pada 1948 bertujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mengubah landasan negara. Gerakan ini muncul di tengah konflik politik yang semakin tajam antara pemerintah dengan kelompok kiri.
Tujuan tersebut mencakup pembentukan Republik Indonesia Soviet, penggantian Pancasila dengan komunisme, serta penggalangan dukungan dari kalangan petani dan buruh untuk memperkuat gerakan.
Tokoh-tokoh dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948
Peristiwa Madiun 1948 melibatkan sejumlah tokoh dari kelompok yang terlibat dalam pemberontakan. Di sisi lain, peristiwa tersebut juga menewaskan sejumlah aparat pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan warga yang kemudian dikenang sebagai korban.
Tokoh Pemberontakan PKI Madiun 1948
Gerakan pemberontakan PKI Madiun 1948 melibatkan sejumlah tokoh dari PKI dan kelompok politik kiri yang tergabung dalam FDR. Berikut daftar tokoh yang berkaitan dengan gerakan tersebut dilansir dari CNN Indonesia.
- Musso
- Amir Sjarifuddin
- Sumarsono
- Djokosuyono
- Kolonel Dahlan
- Misbach
- Alimin Prawirodirjo
- Oetomo Ramelan
- Abdul Latief Hendraningrat
Tokoh yang Gugur dalam Peristiwa Madiun
Sejumlah tokoh dari kalangan aparat, pejabat, ulama, tenaga kesehatan, guru, wartawan, dan masyarakat turut menjadi korban dalam rangkaian peristiwa Madiun 1948. Nama-nama yang tercatat sebagai korban di Desa Kresek, Kabupaten Madiun, antara lain sebagai berikut.
- Kolonel Inf Marhadi
- Letkol Wiyono
- Insp Pol Suparbak
- Mayor Istiklah
- R M Sardjono (Patih Madiun)
- Kiai Husen (Anggota DPRD Kabupaten Madiun)
- Mohamad (Pegawai Dinas Kesehatan)
- Abdul Rohman (Asisten Wedono Jiwan)
- Sosro Diprodjo (Staf PG Rejo Agung)
- Suharto (Guru Sekolah Pertama Madiun)
- Sapirin (Guru Sekolah Budi Utomo)
- Sukadi (Tokoh masyarakat)
- KH Sidiq
- R Charis Bagio (Wedono Kanigoro)
- KH Barokah Fachrudin (Ulama)
- Maidi Marto Disomo (Agen Polisi)
Berakhirnya penguasaan Madiun pada 30 September 1948 tidak langsung mengakhiri pengejaran terhadap kelompok yang terlibat. Sejumlah tokoh dan anggota gerakan masih diburu hingga beberapa waktu setelah Madiun kembali dikuasai pemerintah.
Peristiwa Madiun 1948 kemudian menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah politik dan keamanan Indonesia pada masa awal Republik. Peristiwa tersebut menunjukkan kuatnya ketegangan politik di tengah upaya pemerintah mempertahankan negara yang baru berdiri.
