.webp)
Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan santri setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo memasuki babak baru. Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan satu sampel positif terkontaminasi bakteri.
BGN mencatat 748 santri terdampak dalam kasus keracunan MBG di Sidoarjo, dengan sebagian besar telah mendapatkan penanganan dan diperbolehkan pulang. Berdasarkan pembaruan Pemkab Sidoarjo pada Kamis (10/9/2026) pukul 05.30 WIB, terdapat 117 pasien yang mendapat penanganan di enam rumah sakit, dengan 110 orang sudah pulang dan tujuh masih dirawat.
Plh Sekda Sidoarjo sekaligus Ketua Satgas MBG Sidoarjo M Ainur Rahman membenarkan hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Dari sejumlah sampel yang diperiksa, terdapat satu sampel yang positif terkontaminasi bakteri, sedangkan sampel lainnya menunjukkan hasil negatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil lab sudah keluar dan sudah dilaporkan kepada Bupati. Dari beberapa sampel yang diperiksa, ada yang negatif dan ada satu yang positif terkontaminasi," kata Ainur kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Meski demikian, pemerintah belum mengungkap jenis bakteri maupun sampel yang dinyatakan positif. Ainur menegaskan temuan tersebut belum cukup untuk memastikan makanan sebagai sumber keracunan karena kontaminasi masih bisa berasal dari air, bahan baku, atau kebersihan lingkungan.
"Belum bisa dipastikan apakah murni dari faktor makanan. Bisa banyak faktor, bisa dari air, bahan baku makanan, maupun kebersihan lingkungan," ujarnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium Pemkab Sidoarjo telah diserahkan kepada Polres Sidoarjo untuk disandingkan dengan hasil pemeriksaan forensik kepolisian. Penyidikan akan menentukan apakah kasus tersebut berkaitan dengan kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau unsur lainnya.
"Ini sudah diserahkan ke Polres untuk disandingkan dengan hasil pemeriksaan forensik. Kita lihat nanti apakah ini karena kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau ada unsur lainnya," jelas Ainur.
Pemkab Sidoarjo juga mencatat 21 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meski masih beroperasi karena izin operasional berada di bawah kewenangan BGN. Pemkab telah mengusulkan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan dihentikan sementara hingga standar terpenuhi.
"Daerah hanya bisa mengusulkan, izin operasi ada di BGN. Ada 21 SPPG yang belum punya sertifikat higienis tetapi masih berjalan karena izin operasionalnya dari BGN," katanya.
Pemkab menegaskan program MBG tetap didukung, tetapi tata kelola, sanitasi, SOP, dan pengawasan harus diperbaiki.
"Yang belum layak jangan dioperasikan. Kita tetap mendukung program MBG, tetapi protokol dan pengawasannya harus diperbaiki. SOP jangan hanya ada di atas kertas, tapi harus benar-benar dijalankan di lapangan," pungkas Ainur.
Sementara itu, SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, yang menyuplai makanan kepada para santri dihentikan sementara setelah kejadian tersebut. Kepala dapur juga dicopot, sementara penyaluran MBG untuk 18 sekolah terdampak ditahan dan para santri sementara mendapatkan makanan dari dapur pondok.
Ketua Alumni Ponpes Manbaul Hikam Nahwan Mas'udi menilai, persoalannya bukan pada ketersediaan SOP, melainkan penerapannya di lapangan.
"Kami tentu sangat kecewa dengan pihak SPPG. SOP itu sebenarnya sudah ada dan lengkap, mulai dari penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, proses memasak sampai pendistribusian. Yang menjadi persoalan adalah apakah SOP itu benar-benar dijalankan?" Kata Nahwan Mas'udi kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Investigasi masih berjalan dengan penanganan korban tetap menjadi prioritas.
"Untuk saat ini belum ada penetapan tersangka. Fokus pertama adalah penanganan korban. Tetapi kalau dalam investigasi ditemukan pelanggaran hukum, tentu proses hukum terbuka dan akan dilakukan sesuai aturan," jelasnya.
Bupati Sidoarjo Subandi sebelumnya mengaku kecewa karena pihak SPPG dinilai lepas dari tanggung jawab biaya perawatan korban. Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan Pemprov Jatim siap membantu memastikan pengobatan para santri dan pelajar terdampak.
"Pokoknya, pokoknya kalau kami fokusnya yang pengobatannya harus ter-cover dari kami. Bahwa SPPG bertanggung jawab atau tidak terkait itu, nanti kita konfirmasi lagi ke Pak Bupati," kata Emil di Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Emil juga menegaskan SPPG Kalitengah telah disuspend oleh BGN.
"Bukan teguran lagi, di-suspend kok. Di-suspend sama BGN. Cuma saya kan kemarin sudah rapat emergency dengan semua, sudah ada rapat, kita nyebutnya rapat emergency-lah dengan semua Satgas dan juga masukannya sudah kami sampaikan ke Pak Sudaryono Kepala BGN tadi melalui telepon, ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat segera kami umumkan hasilnya," tandasnya.
