.webp)
Kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan santri dan siswa di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi sorotan. Insiden tersebut terjadi setelah para korban menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
Peristiwa itu juga memicu evaluasi terhadap tata kelola penyediaan makanan MBG, terutama terkait pengendalian bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Kasus tersebut turut dibahas dalam hearing DPRD Sidoarjo. Rapat digelar untuk mengevaluasi insiden keracunan sekaligus mencari akar persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pihak SPPG, termasuk unsur Korwil dan asosiasi, disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyayangkan ketidakhadiran pihak SPPG dalam forum yang membahas insiden yang berdampak terhadap ratusan anak tersebut. Menurut Nasih, persoalan tersebut bukan perkara sepele karena menyangkut keselamatan anak-anak yang menjadi penerima program MBG.
"Pihak SPPG tidak hadir dalam pertemuan. Ini sangat disayangkan karena urusan ini bukan hal sepele, menyangkut ratusan anak-anak yang jatuh sakit," katanya.
Dia menegaskan pihak yang tidak hadir akan kembali diundang dalam pertemuan berikutnya untuk memberikan penjelasan secara langsung. Nasih berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG harus menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap penerima manfaat.
"Semua pihak, terutama penyedia SPPG, harus bertanggung jawab melindungi dan mengawasi pelaksanaan program MBG dengan sebaik-baiknya demi keselamatan anak-anak," tegasnya.
Dalam hearing tersebut, DPRD Sidoarjo juga meminta dilakukan evaluasi terhadap tata kelola dapur SPPG Kalitengah. DPRD ingin mengetahui secara jelas penyebab terjadinya dugaan keracunan serta memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
Nasih menegaskan keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
"Kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sidoarjo, Husein Ayatullah menilai, kejadian tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam pengelolaan dan pengawasan makanan program MBG.
"Peristiwa di Pondok Pesantren Putat adalah pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi kita semua. Terjadinya keracunan makanan menunjukkan adanya celah yang nyata dalam pengelolaan penyediaan makanan," kata Husein kepada wartawan di Sidoarjo, Sabtu (5/9/2026).
Husein menyoroti waktu produksi hingga distribusi makanan. Menurut dia, makanan disebut telah diproduksi sejak dini hari, sedangkan distribusi kepada penerima terakhir berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.
"Apalagi distribusinya baru jam 11.00 WIB, sedangkan produksi makanan sudah sejak jam 05.00 WIB pagi. Tentu ini memang unsur kelalaian SPPG yang tidak patuh juknis BGN," ujarnya.
Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan makanan, bukan hanya setelah terjadi insiden.
Menurut Husein, sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperbaiki, yakni sistem pengendalian bahan baku, pengawasan proses pengolahan, serta kontrol kualitas makanan.
"Harus ada pencatatan rinci asal bahan, tanggal masuk, dan standar kelayakan sebelum digunakan agar bahan yang masuk terjamin keamanannya sejak awal," jelasnya.
Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari penerimaan bahan, proses pengolahan hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat.
Husein juga mendorong adanya pengujian sampel makanan secara berkala dengan dukungan peralatan berbasis teknologi dan medis untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.
"Standar keamanan pangan harus ditegakkan tanpa kompromi. Harus ada uji atau tes terhadap makanan yang semestinya menggunakan peralatan berbasis teknologi dan medical," tegasnya.
Dia juga meminta SPPG yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dan melanggar petunjuk teknis untuk diberikan sanksi tegas.
"Kami merekomendasikan agar SPPG yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku segera dihentikan sementara atau ditutup. Jangan sampai demi kelancaran administrasi, keselamatan dan kesehatan masyarakat justru dikorbankan," kata Husein.
