Marak Keracunan, Wamenag Malah Targetkan Pesantren-Madrasah Dapat MBG

Marak Keracunan, Wamenag Malah Targetkan Pesantren-Madrasah Dapat MBG

Aprilia Devi - detikJatim
Jumat, 04 Sep 2026 20:16 WIB
Wamenag di RSUD Notopuro Sidoarjo.
Wamenag M Syafi'i saat menjenguk korban keracunan di RSUD Notopuro Sidoarjo.(Foto: Aprilia Devi/detikJatim)
Sidoarjo -

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i mengungkap target seluruh madrasah dan pondok pesantren di Indonesia mendapat manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pemerataan program tersebut.

Syafi'i mengatakan hingga kini baru sekitar 42% dari total pesantren dan madrasah di Indonesia yang telah menerima MBG.

"Kemudian tentang (pemberian MBG) pesantren, kami justru sekarang sedang ngebut ya. Direktur Pesantren ini itu kita sudah ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapatkan jatah MBG, termasuk juga madrasah. Ini terus sedang kita komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," ujar Syafi'i di RSUD R.T Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita berharap tahun ini, tidak ada lagi madrasah dan pesantren yang tidak mendapat manfaat untuk makan gratis dari MBG (BGN)," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kemenag yang juga menjadi prioritas penerima MBG adalah madrasah dan pesantren di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Nah, ini makanya kita agak maraton, berkomunikasi dengan BGN agar tahun ini segera bisa diselesaikan semua. Terutama di daerah-daerah yang agak terpencil," ujarnya.

Untuk mempercepat pemerataan tersebut, jika sebelumnya pesantren harus memiliki sedikitnya 3.000 santri untuk dapat mendirikan dapur, kini syarat tersebut diturunkan menjadi sekitar 1.000 santri.

Pesantren juga tidak diwajibkan membangun dapur dengan standar prototype seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada umumnya.

Meski demikian, Syafi'i menegaskan aspek keamanan dan kebersihan makanan tetap menjadi syarat utama. Dapur pesantren harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

"Jadi dulu itu kan mesti 3.000 baru bisa bikin dapur. Kalau sekarang pesantren yang santrinya 1.000 atau kurang dikit itu sudah boleh bikin dapur sendiri dan tidak perlu prototype-nya macam SPPG. Cuman meng-update dapur yang ada. Dapur yang ada di-update, cuman yang perlu sama itu adalah higienisnya, tentang pencucian, penyimpanan, dan pembuangan limbah," pungkasnya.

Seperti diketahui, korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjatuhan di Tanah Air, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Tercatat dalam kurun tiga hari sejak Selasa (1/9) hingga Kamis (3/9) korban terdampak keracunan telah mencapai 1.111 pelajar, santri dan guru. Jumlah korban itu diperkirakan terus bertambah.



(auh/abq)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads