Pemkot Surabaya mengimbau warga untuk memperbarui data pendidikan di Kartu Keluarga (KK). Sebab, ketidaksesuaian data kependudukan dapat berdampak pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan warga menjadi repot di kemudian hari.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, masih banyak warga yang sudah lulus kuliah, tapi status pendidikan di KK-nya masih tertulis SMA, SMP, bahkan SD.
"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap IPM," kata Irvan, Jumat (4/9/2026).
Irvan menilai, pembaruan data sangat krusial, terlebih pemerintah pusat kini sedang gencar membangun integrasi data nasional. Ke depan, NIK bakal menjadi single identity number yang dipakai di seluruh sektor publik.
"Arahnya nanti NIK menjadi single identity number. Ini akan digunakan untuk pendidikan, perbankan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya," ujarnya.
Selain status lulusan, Irvan juga mengingatkan orang tua agar langsung mengurus NIK, Kartu Identitas Anak (KIA), dan akta kelahiran begitu anak lahir. Jika data di KK dan dokumen sekolah tak sama, bisa merembet ke urusan sengketa atau hak waris di kemudian hari hingga harus sidang di Pengadilan Negeri.
"Jangan sampai ketika butuh mau masuk SD atau SMP, namanya tidak sama ketika mengeluarkan ijazah. Itu akan berpengaruh ketika suatu saat terkait dengan waris, membutuhkan proses yang cukup panjang kalau harus mengurus di Pengadilan Negeri," jelasnya.
Langkah pembaruan data ini juga sejalan dengan tren IPM Surabaya yang terus melesat. Catatan BPS menunjukkan IPM Surabaya naik dari 83,99 (2023), menjadi 84,69 (2024), dan menyentuh angka 85,65 pada 2025.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan, kelengkapan data kependudukan sangat vital untuk memastikan bantuan dan layanan pendidikan tepat sasaran.
Menurutnya, data KK dibutuhkan untuk memetakan berapa warga yang putus sekolah, belum pernah sekolah, hingga kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, persoalan domisili dan identitas kerap jadi ganjalan saat PPDB dibuka.
Guna membereskan masalah ini, Dispendik bakal memberdayakan sekolah-sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, hingga PKBM sebagai agen perubahan.
"Sekolah bisa menjadi titik kumpul untuk collecting data. Kita punya ASN Pendamping dan sekolah yang siap bantu koordinasi dengan orang tua. Kita sinergi lebih besar lagi dengan Disdukcapil untuk menyelesaikan problem data ini," pungkas Febri.
Simak Video "RedTalks, Rangkul Anak Muda Bahas Politik dan Masa Depan Bangsa "
(auh/dpe)