.webp)
Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos), kini Banyuwangi dipilih Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos). KPM akan didorong meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan graduasi dari bansos.
Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya diharapkan menjadi pembelajaran dan dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi piloting disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah di Banyuwangi, Jumat (21/8/2026).
Andy mengatakan, kepercayaan tersebut tidak lepas dari keberhasilan Banyuwangi menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Atas capaian tersebut, Kemensos kembali memilih Banyuwangi sebagai lokasi percontohan untuk mengembangkan model pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan.
"Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini," ujarnya.
Salah satu program yang akan dikembangkan yakni PPSE. Program ini mencakup pemberdayaan aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu maupun kelompok. Pemberdayaan dilakukan dengan penguatan kemampuan, kepemilikan aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan KPM.
"Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun," ujar Andy.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapat prioritas karena program tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Program juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Andy menjelaskan, berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, terdapat dua aspek utama yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, yakni sektoral dan manajerial.
Dari sisi sektoral, pemberdayaan di bidang pertanian serta penciptaan lapangan kerja formal menjadi faktor penting. Menurut Andy, bansos tetap diperlukan bagi masyarakat rentan, tetapi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
"Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan," tambah Andy.
Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi faktor krusial. Banyuwangi dinilai telah memiliki pengalaman dalam menggunakan data untuk penanganan kemiskinan.
"Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan," sambungnya.
Untuk menyusun model tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat. Tim tersebut bertugas melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Saat ini, angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,13 persen.
"Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat," kata Ipuk.
