.webp)
Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Nganjuk terus dikebut, untuk mengejar target dimulainya tahun ajaran baru pada 31 Agustus 2026. Progres pembangunan Sekolah Rakyat kini telah mencapai 95 persen.
Untuk memastikan progres pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan, Kamis (20/8/2026).
Mereka didampingi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro. Juga ada Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, Kepala Inspektur dan Kepala BPKAD Nganjuk, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Nganjuk, dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengejar target tersebut, berbagai persiapan dilakukan secara terpadu, mulai dari penyelesaian pembangunan fisik, utilitas, sanitasi, hingga kesiapan layanan pendukung bagi para siswa.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mendorong seluruh pihak terkait, penyedia jasa, dan pihak pendukung untuk terus meningkatkan sinergi agar seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat disiapkan secara optimal.
Katanya, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Dia optimistis seluruh fasilitas utama dan pendukung siap dimanfaatkan ketika kegiatan belajar mengajar dimulai.
"Sisa 5 persen ini harus dilakukan segera agar saat anak-anak masuk sekolah, kondisinya benar-benar sudah 100 persen siap," terang Kang Marhaen-sapaan Bupati Nganjuk.
Kang Marhaen mengapresiasi dukungan BPKP Jawa Timur yang turut mengawal proses pembangunan dari sisi administrasi dan keuangan. Ia juga meminta Manajemen Konstruksi (MK) terus menyajikan data perkembangan riil di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dengan sinergi seluruh pihak, Pemkab Nganjuk optimistis Sekolah Rakyat dapat hadir sebagai fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi para siswa serta siap menyambut dimulainya tahun ajaran baru pada 31 Agustus 2026.
Percepatan juga difokuskan pada penataan utilitas kawasan, yaitu sistem sanitasi dan saluran pembuangan air. Pemetaan kebutuhan penanganan saluran sepanjang sekitar 200 meter juga telah disiapkan.
Selain sanitasi, tempat penampungan sampah sementara (PPS) juga telah tersedia di kawasan Sekolah Rakyat dan selanjutnya akan diperkuat melalui koordinasi antara pengelola sekolah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
Dari sisi keselamatan, kawasan Sekolah Rakyat juga dipersiapkan agar memenuhi standar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Penyedia jasa akan melengkapi kawasan sekolah dengan rambu-rambu kebencanaan, termasuk penunjuk arah evakuasi dan titik kumpul, sehingga siswa dan seluruh warga sekolah memiliki panduan yang jelas dalam menghadapi situasi darurat.
Sementara Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro menambahkan bahwa kesiapan sumber daya manusia juga telah menjadi bagian dari perencanaan pemkab.
"Sambil menunggu dukungan tenaga kependidikan dari Kementerian Sosial yang dijadwalkan pada Oktober 2026, kami telah menyiapkan rencana tindak untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar selama masa awal operasional. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara lancar dan berkesinambungan," ungkap Trihandy.
Pada sektor kesehatan, telah disiapkan skema pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Dukungan akan melibatkan puskesmas terdekat dan tiga klinik swasta yang kooperatif. Sementara RSUD Nganjuk dan RS Kertosono disiapkan sebagai fasilitas rujukan utama.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi para siswa yang nantinya tinggal di lingkungan asrama," tambahnya.
Dari sisi administrasi dan legalitas, Pemkab Nganjuk terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses penataan status tanah untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
Pemkab Nganjuk juga menyiapkan berbagai skenario pendukung untuk memastikan kegiatan awal sekolah tetap berjalan dengan baik. Salah satunya melalui alternatif pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di pendopo apabila diperlukan.
Kegiatan tersebut nantinya dapat diisi jajaran Forkopimda, sehingga para siswa tetap memperoleh pembekalan awal yang positif dan inspiratif.
