.webp)
Fenomena El Nino yang memicu kekeringan panjang di berbagai wilayah Indonesia kerap berujung pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak hanya itu, kondisi ini juga berpotensi memicu bencana sekunder (secondary disaster).
Menurut Pakar Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Aditya Prana Iswara, mitigasi El Nino di Indonesia belum berjalan optimal. Penyebab utamanya adalah penanganan di lapangan yang masih cenderung reaktif serta adanya tumpang tindih tata kelola bencana.
"Mitigasi bencana sangat penting dilakukan terutama untuk bencana tahunan, baik itu banjir maupun kekeringan. Namun, sampai saat ini tata kelola dan sinergi antarlembaga di Indonesia masih tumpang tindih sebab ego sektoralnya masih sangat besar," kata Aditya, Rabu (19/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meminimalisir risiko krisis air saat kekeringan, Aditya menekankan pentingnya kepemilikan cadangan air mandiri di tingkat individu. Salah satu solusi konkret yang bisa diterapkan masyarakat adalah pemanenan air hujan atau rain harvesting.
"Kita harus punya reservoir (cadangan air) sendiri. Dari mana kita ambil airnya? Kita bisa mengambil air ketika posisi sumber air masih banyak, contohnya ketika sedang hujan melalui rain harvesting," ujarnya.
Sistem tersebut dilakukan dengan mengarahkan aliran air hujan dari talang rumah menuju tandon penampungan yang dilengkapi proses penyaringan/sterilisasi sederhana. Meski volumenya mungkin tidak mencukupi seluruh kebutuhan harian, langkah ini dinilai efektif sebagai pasokan darurat.
"Talang kita arahkan ke tandon di bawah dengan melewati proses filter lebih dulu sehingga airnya bisa digunakan. Meskipun mungkin volumenya terbatas dibanding penggunaan harian kita yang besar," jelasnya.
Aditya mengatakan kondisi kekeringan tak sekadar membuat sumber air menyusut drastis, dari kedalaman 1 meter menjadi hingga 10 meter, tetapi juga menurunkan tingkat higienitas masyarakat yang memicu timbulnya penyakit baru.
Durasi kekeringan yang semakin panjang juga dirasa tak lepas dari dampak perubahan iklim dan pola konsumsi masyarakat yang belum ramah lingkungan (green consumption). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama.
Pemerintah bertugas memetakan dan mengamankan sumber air potensial, sementara masyarakat dituntut memiliki kesadaran mematuhi aturan baku mutu lingkungan dan mengontrol pola konsumsi. Langkah ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) serta poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
"Kita harus mulai berbicara terkait dengan green consumption, jangan terlalu over consumption. Kita harus menata kebutuhan sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan," pungkasnya.
