.webp)
Fenomena El Nino diprakirakan akan terjadi hingga Mei 2027. Anomali iklim tersebut menyebabkan melemahnya pembentukan awan hujan sehingga memicu musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Indonesia. Pemerintah pun mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap potensi bencana yang timbul.
"Inilah kemudian yang harus kita antisipasi dari sisi bencana," kata Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kepada detikJatim di Pacitan, Jumat (24/7/2026).
Pada urutan pertama, lanjut Lilik, jenis bencana yang berpeluang terjadi adalah kebakaran hutan. Hal itu merupakan dampak ikutan dari kekeringan. Bahkan beberapa daerah di Tanah Air dilaporkan sudah mengalami hal tersebut. Kondisi dimaksud diikuti oleh peningkatan frekuensi kebakaran hutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak itu saja. Pada sektor kesehatan, polusi yang terjadi berpeluang menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Salah satunya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Pada saat bersamaan lahan persawahan yang kering menyebabkan gagal panen. Tentu saja, hal tersebut mengancam ketahanan pangan masyarakat.
"Kemudian ketahanan pangan kita karena sawah-sawah kita, kebun-kebun kita akan kering. Ini harus kita antisipasi betul," ujar pria yang pernah menjabat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lilik lantas mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan sarana prasarana milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dia mencontohkan keberadaan mobil tangki yang selama ini berfungsi menyuplai air ke kawasan kantong kekeringan.
Armada tersebut harus dipastikan siap beroperasi. Demikian pula dengan pengemudinya.
Dalam kasus kedaruratan, asas saling bantu harus melandasi hubungan satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan kerja sama tersebut dapat melintasi batas administratif.
Misalnya, jika bencana kekeringan terjadi di wilayah perbatasan, sementara sumber daya dari otoritas setempat tak dapat menjangkau, maka pemangku wilayah tetangga dapat membantu.
"Gelar Peralatan ini sarana untuk menyatukan kolaborasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Jadi tidak tersekat-sekat oleh batas administrasi karena faktanya kita butuh untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kita," bebernya.
Terkait kebijakan efisiensi yang saat ini diambil pemerintah, Lilik menegaskan hal tersebut tidak dapat menjadi alasan terhentinya aksi penanggulangan bencana. Terlebih, penanganannya membutuhkan kecepatan lantaran menyangkut nyawa manusia.
Di tengah keterbatasan, penanggulangan bencana harus menggunakan skala prioritas. Pada sisi yang lain, upaya kolaboratif antar-elemen harus terus diperkuat. Sebab, sektor kebencanaan bukan sepenuhnya ranah pemerintah melainkan juga tanggung jawab semua pihak. Mulai akademisi, badan usaha, masyarakat, hingga media massa.
"Prioritas mana yang memang mendesak untuk dilakukan, itu harus didahulukan. Dan, jangan lupa yang melakukan itu bukan pemerintah daerah saja tapi juga unsur-unsur lain ada dukungan," pungkasnya di sela menghadiri Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Jatim di Pantai Pancer Door, Pacitan.
