.webp)
Sejumlah pabrik asal China berencana direlokasi ke Kawasan Industri Madura di Bangkalan, Jawa Timur. Pabrik yang akan dipindahkan bergerak di sektor padat karya kabarnya mendapat penolakan dari Badan Silaturahim Ulama Madura (BASRA).
KH Imam Buhori yang merupakan Bagian dari BASRA membenarkan penolakan tersebut. Namun, ia menyebut penolakan tersebut dari personal bukan mengatasnamakan BASRA.
Pengasuh pondok pesantren Ibnu Kholil KH Imam Bukhori itu menyatakan BASRA tidak pernah menolak investor China yang akan masuk ke Bangkalan. Menurutnya pernyataan penolakan itu pernyataan personal dan klaim sepihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan personal saja yang mengklaim, mengatasnamakan ulama Madura dan habaib," kata pria yang karib disapa Ra Imam kepada detikJatim, Selasa ( 18/8/2026).
Ra imam menegaskan pihaknya tidak akan menolak rencana investasi tersebut selama selaras dengan 9 poin yang dirumuskan ulama Ulama Madura. Hal itu agar investasi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga.
" Intinya sikap BASSRA bukan menolak atau menerima industrialisasi di Madura, tapi memberikan rambu-rambu yang termaktub dalam 9 poin itu," tegas Ra Imam.
"Kalau terus kemudian ada yang mengatakan ulama Madura langsung menolak itu klaim saja dan personal itu," imbuhnya.
Cicit dari Ulama besar Syaikhona Kholil bin Abdul Latif Bangkalan menyampaikan itu menyampaikan bahwa pembangunan di Madura harus memiliki kearifan lokal. Sehingga bukan hanya pembangunan industrinya saja, tetapi mencakup semua aspek kehidupan.
"Tidak hanya membangun di Madura, tetapi membangun Madura. Itu inti dari sikap BASRA dari dulu mulai sejak zaman Orde Baru sampai sekarang tetap menjadi acuan," tandas Ra Imam.
Berikut 9 Poin terkait industrialisasi di Madura:
- Penyelarasan Nilai Agama: Menuntut agar setiap tahap dan regulasi industrialisasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam
- Ulama sebagai Pengawal Pembuat Kebijakan: Menetapkan posisi ulama sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal jalannya pembangunan
- Peningkatan SDM Secara Radikal: Mewajibkan pembangunan kualitas manusia (pendidikan dan keterampilan) lokal berjalan secepat pembangunan fisiknya
- Slogan "Bangunlah Madura bukan Membangun di Madura": Menolak pemanfaatan tanah Madura hanya sebagai objek proyek ekonomi tanpa memberdayakan masyarakatnya
- Proteksi Moralitas Publik: Mengharuskan mitigasi ketat terhadap dampak negatif sosial, sekularisme, dan materialisme
- Penyaringan Budaya Luar: Membentengi budaya lokal dari ancaman kerusakan gaya hidup bebas pasca-terbukanya akses geografis
- Kejelasan Tata Ruang Wilayah: Mendesak adanya kejelasan tata wilayah yang matang agar kawasan pemukiman rakyat tidak tergeser secara paksa
- Keterlibatan Multi-Sektor Madura: Mewajibkan pelibatan aktif tokoh agama, akademisi, dan masyarakat lokal sebelum kerja sama investasi diteken
- Pemerataan Kesejahteraan Berkeadilan: Memastikan hak-hak ekonomi warga lokal diprioritaskan agar masyarakat tidak menjadi penonton di tanah sendiri.
