Rencana masuknya industri China ke Bangkalan memantik sorotan dari sejumlah pihak. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) turut angkat bicara soal kerja sama investasi yang telah ditandatangani oleh pemerintah pusat itu.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Bangkalan, Ellinas Jalusamya Djatmiko mengatakan bahwa masuknya industri ini dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Bangkalan. Terlebih lagi, industri yang akan masuk merupakan sektor padat karya sehingga berpotensi besar menyerap tenaga kerja.
"Ketika industri di Bangkalan ini tumbuh, masyarakat Bangkalan tidak perlu harus keluar dari daerah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mereka bisa memanfaatkan peluang kerja di daerahnya, tidak perlu jauh dari keluarga," kata pria yang akrab disapa Jalu itu kepada detikJatim, Senin (10/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jalu menyampaikan, angin segar investasi ini harus disambut dengan kesiapan dan persiapan matang dari Pemkab Bangkalan. Harus ada regulasi pendukung agar investasi tersebut dapat berjalan lancar.
"Semua kembali kepada kesiapan pemerintah, yang bisa menyiapkan infrastruktur pendukung dari segi keamanan lahan hingga kesiapan aparatur pemerintah, seperti kemudahan, percepatan perizinan, dan semacamnya," ujarnya.
"Yang penting investor itu masuk dulu. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan memberikan rasa nyaman kepada investor. Mereka pasti akan mengikuti Perda yang ada. Selama Perda itu tidak terlalu kaku (strict), mereka pasti bisa kompromi dengan hal-hal tersebut," imbuhnya.
Jalu meyakini Bangkalan memiliki ketersediaan lahan yang sangat luas untuk menampung arus industrialisasi. Namun, hal itu kembali pada komitmen pemerintah daerah untuk meyakinkan investor agar merasa aman menanamkan modalnya di Bangkalan.
"Kita perhatikan, pada 11 kilometer di sisi Suramadu, laju pertumbuhan industri di sana masih sangat lambat. Sebagai kota penyangga, di situ juga banyak lahan kosong yang notabene info-infonya milik perusahaan besar, kenapa tidak disegerakan?" harapnya.
Lebih lanjut, Jalu menekankan agar pemerintah juga bertindak tegas dalam menetapkan komposisi atau persentase pelibatan warga lokal sebagai pekerja. Sebab, tujuan utama dibukanya keran industri adalah untuk mendongkrak perekonomian daerah.
"Kalau dari segi kewilayahan, tentunya kami berharap masyarakat Bangkalan harus banyak dilibatkan, meskipun nantinya para investor tetap akan menghadirkan tenaga kerja ahli yang memang dibutuhkan oleh perusahaan," tandasnya.
