Sopir Truk Teriak Kelaparan, Minta Jalur Ketapang-Lembar Dibuka Lagi

Sopir Truk Teriak Kelaparan, Minta Jalur Ketapang-Lembar Dibuka Lagi

Eka Rimawati - detikJatim
Senin, 13 Jul 2026 19:50 WIB
Antrean kapal sandar di dermaga MB 4 Pelabuhan ASDP Ketapang yang dulu menjadi rute Ketapang - Lembar
Antrean kapal sandar di dermaga MB 4 Pelabuhan ASDP Ketapang yang dulu menjadi rute Ketapang - Lembar (Foto: Eka Rimawati/detikJatim)
Banyuwangi -

Asosiasi pengusaha dan sopir logistik mendesak pemerintah untuk membuka kembali rute penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) menuju Pelabuhan Lembar (Lombok). Kebijakan pengalihan rute ke Pelabuhan Jangkar (Situbondo) dinilai gagal total dan justru memicu carut-marut antrean yang mencekik urat nadi logistik nasional.

Ketua Umum Asosiasi Sopir Logistik Indonesia Slamet Barokah meminta pemerintah mengevaluasi total kebijakan operasional di Pelabuhan Jangkar. Menurutnya, pemaksaan rute tersebut membuat para pengusaha kapal kelabakan hingga memilih angkat kaki.

"Tolong dikaji ulang lagi karena dipaksakan (jalur) Jangkar ini, sehingga banyak pengusaha kapal yang hengkang. Kemarin Pelindo kekurangan kapal, sehingga terjadi antrean di Jangkar-Lembar," ujar Slamet kepada, Senin (13/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Slamet membeberkan bukti nyata merosotnya layanan penyeberangan tersebut. Jalur Jangkar-Lembar yang awalnya dilayani oleh 7 kapal, kini terpangkas drastis dan hanya menyisakan satu kapal saja yang beroperasi.

"Yang awalnya 7 kapal di Jangkar-Lembar, sekarang tinggal 1 karena mereka hengkang. Ini perlu diperhatikan, kenapa kok tidak ada kapal yang mau masuk lintasan ini? Dulu waktu dari Ketapang-Lembar, kita surplus (kapal) dan tidak pernah ada masalah," cecarnya.

ADVERTISEMENT

Dampak mandeknya rute Ketapang-Lembar kini mulai dirasakan di lintasan alternatif lain, seperti Tanjung Wangi menuju Gili Mas. Tanpa adanya kompetitor yang seimbang, pelayanan penyeberangan dituding semakin memburuk.

"Setidaknya di sini tunggal, dan kami berharap ada saingannya salah satu pelayaran di Tanjung Wangi-Gili Mas. Karena tidak ada saingan, akhirnya sering delay dan kapal sering rusak," kata Slamet.

Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat menghidupkan kembali dermaga MB4 milik provinsi di Ketapang yang sudah tiga tahun mandek. Jika tidak, ia meminta ada penambahan armada secara masif di Tanjung Wangi demi menyelamatkan nasib para sopir yang kian terpuruk.

"Ketapang-Lembar sudah 3 tahun ditutup, tapi bukannya tambah maju malah tambah mundur. Saat ini perut kami sedang kelaparan. Untuk sopir dan pengusaha truk rute menuju Lembar, omzet turun sampai 50 persen. Biasanya 2 bulan bisa dapat 3 rit Jakarta-NTB, sekarang satu bulan habis hanya untuk mengantre. Enam hari habis di Jangkar, kalau ditotal timur ke barat bisa 10 hari terbuang hanya untuk penyeberangan," ungkap Slamet dengan nada masygul.

Tak hanya waktu yang terbuang, skema tarif pun kini dinilai sudah tidak lagi kompetitif.

"Tarif di Jangkar selisihnya sekarang hampir tidak ada. Dulu Jangkar-Lembar Rp 3.950.000, selisihnya sebesar Rp 900 ribu (lebih murah). Sekarang selisih Jangkar-Lembar hampir sama dengan Tanjung Wangi-Gili Mas karena tidak ada kompetitornya," imbuhnya.

Setali tiga uang, kritik keras juga dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP Aptrindo). Ketua Umum DPP Aptrindo Gilang Tarigan menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap penderitaan para pengusaha truk dan pengemudi di lapangan.

"Antrean truk seolah pemerintah tidak peduli. Antrean bisa sampai 3, 4, hingga 5 hari, seumpama truk di mana kita sendiri tidak disediakan area parkir. Ini belum peak season (musim padat) tapi sudah mengantre 5 hari," kritik Gilang.

Gilang menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap remeh hanya karena lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta. Urusan antrean logistik berhari-hari di pelabuhan bukan lagi sekadar perkara bisnis, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan nyawa para sopir di jalur penyeberangan. Secara kalkulasi ekonomi, mandeknya arus logistik ini menimbulkan efek domino kerugian yang luar biasa besar bagi sektor usaha.

"Kalau kita berhitung secara ekonomi, pasti ada banyak kerugian. Sehari terhitung misal rugi Rp 1 juta, lihat berapa truk yang dirugikan? Dari sisi pengusaha tentunya sama saja lah ya. Prasarana kita kurang, baik dermaga maupun kapal juga begitu," beber Gilang.

Aptrindo pun mendesak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mengoptimalkan sistem digitalisasi mereka. Gilang menilai, kemacetan parah ini seharusnya bisa dimitigasi jika database tiket online tidak dibbiarkan pasif.

"Saya sangat menyayangkan karena kita dulu ada perencanaan Ferizy ini sebagai database, tapi sepertinya sampai sekarang belum ada (optimalisasi). Sementara kalau database Ferizy ini sudah dioptimalkan, tentunya (manajemen antrean) ini bisa dioptimalkan juga," pungkasnya.



(auh/abq)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads