.webp)
Kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terus menjadi sorotan. Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur mempertanyakan kebijakan penghentian operasional rute penyeberangan Ketapang-Lembar yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama kepadatan kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono mengatakan, Dermaga Movable Bridge (MB) 4 sebenarnya memiliki kapasitas hingga 50 ton. Kapasitas tersebut dinilai mampu mengakomodasi kendaraan logistik dengan muatan di atas 35 ton sehingga dapat membantu mengurai antrean kendaraan.
Meski demikian, Nyono menegaskan Dishub Jatim tidak memiliki kewenangan untuk membuka maupun menutup operasional dermaga tersebut. Menurutnya, kewenangan itu berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak memiliki kapasitas untuk membuka ataupun menutup operasional dermaga tersebut karena kewenangan Dirjen Perhubungan Darat. Meski demikian, penutupan yang sudah berlangsung 3 tahun ini harusnya bisa dikaji kembali," ujar Nyono saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Pelabuhan ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
Nyono menilai, evaluasi terhadap kebijakan tersebut perlu segera dilakukan untuk mencari solusi atas kemacetan yang hingga kini masih terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang.
Sebagai langkah antisipasi, Dishub Jatim telah menyiapkan skema manajemen pelayaran. Salah satunya dengan mengoptimalkan Dermaga Probolinggo dan Dermaga Jangkar di Situbondo yang melayani penyeberangan menuju Lembar guna membagi arus kendaraan logistik.
Selain itu, ia berharap pelaku usaha pelayaran dapat mendukung upaya tersebut dengan menyediakan tarif penyeberangan yang tetap terjangkau tanpa bergantung pada subsidi pemerintah.
"Idealnya, Jangkar tetap beroperasi, Ketapang-Lembar dibuka, dan ada penambahan pelayaran untuk Tanjungwangi-Gilimas. Begitupun untuk Jangkar, pengusaha perkapalan diharapkan kembali beroperasi di rute Jangkar-Lembar," cetus Nyono.
Berdasarkan data yang dihimpun, penghentian operasional rute Ketapang-Lembar sejak tiga tahun lalu berawal dari permohonan Bupati Situbondo. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong aktivitas logistik melalui Pelabuhan Jangkar agar terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan persoalan lain. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP), Khoiri Soetomo, menyebut tidak terjadi kekurangan armada kapal, melainkan justru kelebihan armada.
"Saat ini di Ketapang hanya 28 kapal yang beroperasi setiap harinya," kata Khoiri.
Khoiri juga menanggapi usulan penyesuaian tarif penyeberangan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan biaya operasional kapal yang bergantung pada jarak tempuh pelayaran.
Di sisi lain, ia menilai penambahan dermaga baru lebih efektif dibandingkan hanya meningkatkan kapasitas pelabuhan yang sudah ada.
Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ASLI), Slamet Barokah menilai, penghentian rute Ketapang-Lembar turut berdampak terhadap sektor logistik. Ia juga menyinggung adanya dugaan monopoli layanan penyeberangan.
"Pemicunya adalah dihentikannya operasional Ketapang-Lembar serta monopoli pelayaran yang hanya ada satu layanan pelayaran di Tanjungwangi-Lembar," ungkap Slamet.
Menurut Slamet, kondisi tersebut membuat pelaku usaha logistik mengalami kerugian besar. Kendaraan angkutan barang bahkan bisa tertahan hingga enam hari di pelabuhan sehingga waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.
"Dalam satu kali perjalanan, truk kami sekarang membutuhkan waktu hingga 10 hari. Ini karena mereka tertahan berhari-hari akibat macet di pelabuhan," pungkasnya kecewa.
(auh/hil)
