Setelah sebelumnya pendukung MBG menggelar aksi meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan, kini giliran Aliansi Alam Bersatu Jaya yang menyuarakan tuntutan berbeda. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan MBG melalui dapur terpusat atau SPPG.
Aksi damai berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026). Sebelum menuju lokasi aksi, massa terlebih dahulu berkumpul di kawasan Makam Pahlawan Lamongan.
Aliansi yang terdiri atas unsur masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin sekolah hingga pemerhati pendidikan itu diikuti sekitar 99 peserta. Massa berasal dari Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya.
Baca juga: Mahasiswa Demo DPRD Lamongan, Soroti Hal Ini |
Dalam tuntutannya, massa menegaskan tidak menolak Program MBG. Namun mereka meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola pelaksanaannya.
Mereka menilai, sistem dapur terpusat memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari berkurangnya peran kantin sekolah, tersisihnya pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah, distribusi makanan yang dinilai kurang efektif, hingga minimnya keterlibatan orang tua siswa.
Perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, Muhammad Zaini mengatakan, program MBG perlu diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami minta adalah evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Zaini.
Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh SPPG. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak proses pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan.
Ia juga menilai kantin sekolah seharusnya diberi ruang lebih besar dalam penyediaan makanan bergizi karena dinilai lebih memahami kebutuhan di lingkungan sekolah sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Sementara itu, perwakilan aliansi lainnya, Sriyono, menyoroti kualitas bahan makanan yang menurutnya masih perlu ditingkatkan. Ia menduga sebagian penyedia memilih bahan baku dengan harga lebih murah sehingga berpengaruh terhadap kualitas makanan.
Aspirasi peserta aksi diterima Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan yang juga menjabat Ketua Satgas SPPG, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.
Menanggapi tuntutan tersebut, Nalikan menegaskan Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mendukung Program MBG karena bertujuan meningkatkan gizi anak. Meski demikian, ia mengakui tata kelola pelaksanaan program masih perlu dibenahi.
"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Sesungguhnya MBG itu tujuannya meningkatkan gizi anak. Apa yang disampaikan aliansi menjadi masukan, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan," kata Nalikan.
Menurut Nalikan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menerima berbagai masukan dari daerah dan telah mengambil langkah dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.
"Saya sepakat tata kelolanya dievaluasi. Prosedurnya harus jelas sehingga ada standar yang sama. Semua aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke BGN pusat," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah, kata Nalikan, berkewajiban mendukung pelaksanaan program nasional tersebut sembari terus menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah pusat untuk perbaikan pelaksanaannya.
Simak Video "Video Nanik Ogah Jawab Saat Ditanya Motor Listrik MBG, Pilih Menghindar"
(auh/hil)