.webp)
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini tidak hanya berdampak pada sektor pasar modal, tetapi juga memicu polarisasi dan perdebatan hangat di media sosial. Warganet terbelah antara yang mementingkan penguatan akidah (tauhid) dalam menghadapi impitan ekonomi, dan kelompok yang menuntut solusi praktis dari pemerintah.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Pandu Jaya Winanga menilai perdebatan terjadi setelah sejumlah dai mengingatkan umat agar tetap meyakini bahwa rezeki berasal dari Allah. Namun seruan dai tersebut malah mendapat respon negatif dari warganet dan membuat polarisasi terutama di platform Threads.
"Pesan tersebut justru memicu polarisasi. Sebagian warganet menilai pendekatan tersebut kurang relevan, sementara yang lain menganggap kritik itu lahir dari kesalahpahaman terhadap hakikat dakwah," kata Pandu kepada detikJatim, Senin (28/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandu mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendapat tekanan dalam beberapa pekan terakhir karena kondisi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang mempengaruhi harga energi dan sentimen pasar global.
"Di tengah situasi tersebut, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap daya beli, inflasi, dan prospek ekonomi nasional. Bukan hal baru jika kondisi ekonomi mendorong sebagian dai untuk mengingatkan umat tentang pentingnya tawakal. Namun, cara dan timing penyampaian pesan itu menuai respons beragam di media sosial," ujarnya.
"Kritik muncul dari sebagian pengguna yang menilai pendekatan tersebut tidak menjawab keresahan riil masyarakat. Menurut mereka, di saat banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi, yang dibutuhkan adalah pembahasan mengenai kebijakan pemerintah, pengendalian harga, lapangan kerja, dan tata kelola yang lebih baik. Bagi kelompok ini, penekanan pada aspek akidah semata berisiko mengabaikan tanggung jawab struktural," jelasnya.
"Sebaliknya, pendukung dakwah tauhid berargumen bahwa mengingatkan manusia kepada Allah bukan berarti menolak ikhtiar duniawi. Mereka menilai kritik tersebut seringkali berangkat dari pemahaman yang memisahkan antara iman dan realitas kehidupan," tambahnya.
Menurut Pandu, perdebatan semakin melebar ketika menyentuh isu demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Sebagian warganet berpendapat bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang.
"Di sisi lain, sebagian dai yang berpegang pada manhaj Salaf berpandangan berbeda. Menurut mereka, demonstrasi massal bukan metode yang dicontohkan Nabi Muhammad maupun para sahabat dalam menghadapi kekurangan penguasa. Mereka lebih menekankan adab nasihat kepada pemimpin secara langsung atau melalui saluran yang tepat, seraya mengkhawatirkan potensi kerusakan yang lebih besar jika aksi berujung pada kekacauan atau perpecahan," urainya.
Mahasiswa yang memiliki minat pada kajian komunikasi politik dan isu-isu keagamaan itu menjelaskan, topik ketaatan kepada ulil amri juga ikut disorot. Dalam ajaran Islam, umat diperintahkan menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Sebagian pihak menilai prinsip ini kerap disalahartikan sebagai larangan total untuk mengkritik pemerintah.
"Sementara itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa Islam tetap membuka ruang pemberian nasihat kepada penguasa dengan cara yang bijak dan sesuai tuntunan syariat. Tujuannya adalah perbaikan, bukan pemberontakan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan kerusakan lebih luas. Batasan antara kritik yang konstruktif dan tindakan yang dapat memicu instabilitas menjadi bahan diskusi yang terus bergulir," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagian kalangan berpendapat bahwa persoalan terbesar umat Islam saat ini bukan hanya ekonomi, melainkan juga akidah. Mereka menyoroti masih maraknya praktik yang dianggap bertentangan dengan tauhid, seperti kepercayaan terhadap ramalan, zodiak, dukun, jimat, dan sesajen. Menurut pandangan ini, penguatan tauhid tetap relevan baik di saat lapang maupun sempit.
"Namun, pihak lain berargumen bahwa menjadikan tauhid sebagai respons utama terhadap persoalan ekonomi berisiko mengabaikan aspek kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang juga membutuhkan perhatian serius. Keduanya, menurut mereka, seharusnya bisa berjalan beriringan," ujar dia.
Pandu menyebut, perdebatan di media sosial mengenai hubungan antara tauhid, kondisi ekonomi, demonstrasi, dan ketaatan kepada penguasa menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami peran agama di tengah persoalan sosial. Sebagian menekankan pentingnya solusi kebijakan dan partisipasi publik, sementara sebagian lainnya memandang penguatan akidah sebagai fondasi yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun.
"Di era digital, perdebatan semacam ini mudah terpolarisasi. Masing-masing kubu cenderung memperkuat argumennya sendiri tanpa banyak ruang untuk memahami posisi lawan. Padahal, baik penguatan iman maupun upaya perbaikan tata kelola ekonomi sama-sama dibutuhkan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan," pungkasnya.
(auh/abq)
