.webp)
Pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Forum Investasi Jatim membahas sejumlah isu strategis. Salah satu yang utama ihwal harmonisasi tata ruang daerah untuk penyediaan lahan sesuai kebutuhan para investor.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) menghadiri pertemuan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ini. Pertemuan bertema 'Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera' ini juga melibatkan Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, percepatan investasi dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jatim harus bersinergi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung," jelasnya melalui rilis yang diterima detikJatim, Jumat (26/6/2026).
Agar para investor semakin melirik Jatim, Khofifah meminta percepatan penanganan terhadap 4 isu strategis. Paling utama yaitu penyediaan lahan bagi para investor melalui percepatan harmonisasi tata ruang daerah. Tujuan utamanya memberikan kepastian hukum dan tempat investasi.
Isu kedua, percepatan dalam melengkapi infrastruktur pendukung dan pengembangan kawasan industri di masing-masing daerah. Ketiga, percepatan Project Ready to Offer (IPRO) dan promosinya. Artinya, setiap daerah dituntut menggali keunggulan masing-masing, lalu dikemas menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para investor.
Isu terakhir menjaga iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah Jatim. Apabila 4 isu tersebut segera direalisasikan, Khofifah optimis ke depan, wilayahnya semakin menarik para investor.
"Kami akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jatim," terangnya.
Sedangkan terhadap TPAKD, Khofifah mendorong agar mampu memperluas akses masyarakat terhadap modal usaha. Sehingga lebih banyak ekonomi kerakyatan yang bisa berkembang.
"Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif bisa menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha lainnya. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja baru," tandasnya.
Dalam forum ini, Khofifah juga meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF). Ia didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Ibrahim dan Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Horas VM Tarihoran.
