.webp)
Antrean truk untuk mengisi solar terjadi di berbagai SPBU di Jawa Timur. Organda Jatim blak-blakan membeberkan penyebab kelangkaan solar yang membuat antrean di mana-mana.
"Jadi temuan kami di lapangan, termasuk laporan dari teman-teman PO bus, teman-teman angkutan trailer, truk bahwa banyak SPBU yang tidak menjual solar atau bahasanya kehabisan. Ada anggota kami PO bus yang juga memiliki SPBU melaporkan ke kami bahwa masalah kelangkaan solar hari ini adalah soal kuota," kata Ketua DPD Organda Jatim Firmansyah Mustafa saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (26/6/2026).
Firmansyah menyebut kuota BBM subsidi terutama Solar saat ini disalurkan oleh BPH Migas dengan kuota bulanan. Kuota di bulan Juni ini, turun hingga 14%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dibanding Mei, bulan Juni ini kuota solar dari BPH Migas yang disalurkan ke Pertamina kemudian didistribusikan ke SPBU-SPBU turun 12-14 persen. Jadi ini persoalan tatanan kuota yang menurun," jelasnya.
Firmansyah menyebut selain faktor kuota, banyak SPBU yang bergantian jualan Solar setiap hari. Itu disebabkan kuota yang terbatas dan menghindari sanksi dari Pertamina.
"Jadi temuan kami di lapangan, hari ini SPBU jual solar, besoknya nggak jual dan ini ditemukan di atas tanggal 20. Kami cross check ternyata SPBU yang nantinya over kuota, atau kuotanya habis sebelum akhir bulan maka akan disanksi. Sedangkan jika sisa kuotanya, mereka juga akan disanksi. Jadi saat ini pengusaha SPBU-SPBU juga kebingungan dengan aturan pemerintah itu," bebernya.
Firmansyah membeberkan kelangkaan solar sangat berdampak pada angkutan darat mulai dari bus hingga truk trailer yang tidak optimal dalam menjalankan kendaraannya.
"Ya kalau di SPBU antrenya bisa sampai satu dua jam, maka angkutan ya terdampak sekali. Harusnya satu dua jam itu bisa dibuat narik penumpang atau mendapat rit-ritan bagi truk, akhirnya terbuang hanya untuk mengantre di SPBU," bebernya.
Firmansyah mengusulkan agar pemerintah fokus mengatasi masalah solar subsidi untuk angkutan umum atau logistik. Sebab, hal ini berdampak pada proses distribusi barang di daerah.
"Kami saran hapus saja sistem barcode, apalagi sampai membatasi solar. Saya kira sudah jelas, yang boleh membeli solar subsidi itu harusnya ya angkutan umum dengan plat nomor kuning, bukan malah kendaraan pribadi misal Innova Reborn, Fortuner itu kan sudah tidak tepat sasaran," jelasnya.
"Ganti saja sistemnya, yang boleh mengisi solar yang memakai plat nomor kuning, dan STNK serta pajaknya hidup. Caranya gandeng Samsat agar terdata. Kalau platnya mati, pajaknya mati, ya jangan boleh beli bensin subsidi solar. Agar subsidi solar ini tepat sasaran," lanjutnya.
Firmansyah bahkan menyebut apabila pemerintah kesulitan membiayai subsidi solar, maka lebih baik dinaikkan secara perlahan daripada terjadi kelangkaan.
"Lebih baik dinaikkan dengan catatan bertahap jangan kayak non subsidi kemarin. Saya kira pengusaha menerima kok, toh nyatanya hari ini spare part itu naik semua, oli saja naiknya lebih dari 50 persen. Lebih baik dinaikkan bertahap, daripada langka seperti ini," tandasnya.
