.webp)
Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Ada sejumlah catatan dari Cipayung Plus Jatim untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Forum yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menjadi ruang dialog untuk membahas pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Delapan pimpinan organisasi mahasiswa hadir dan menyampaikan pandangan mereka terkait efektivitas program pemerintah serta pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah beragam perbedaan pandangan publik terhadap kebijakan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik maupun perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, Cipayung Plus Jatim menilai sejumlah program prioritas nasional tetap perlu dievaluasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
"Kami menilai program nasional ini belum tepat sasaran, kami menyarankan kalau memang tujuannya mengentaskan angka stunting maka lempar ke daerah 3T," kata Hendra dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Jaga Persatuan Nasional, Lawan Tindakan Provokatif' yang digelar Cipayung Plus di Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Hendra juga menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
"Kemudian secara umum menyampaikan terkait evaluasi tata kelola MBG itu menjadi penting. Kami sebagai anak bangsa jangan dibentur-benturkan. Hari ini ada yang mendukung (MBG) ada juga yang menolak. Kami tidak ingin berpusat di situ. Kami ingin anak muda mendorong agar gizi itu untuk siswa dan adik kita, bukan untuk pengusaha. Kedua, peningkatan ekonomi itu untuk UMKM, bukan hanya satu kelompok dan pengusaha tertentu," imbuhnya.
Selain MBG, Hendra juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, program tersebut harus memiliki arah pembangunan yang jelas dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami ingin memberikan catatan bila KDKMP dilanjutkan harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Jangan sampai bersaing dengan masyarakat seperti toko dan usaha masyarakat," jelasnya.
Berikut 8 pernyataan sikap Cipayung Plus Jawa Timur:
1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga persatuan nasional, memperkuat semangat kebangsaan, serta menolak segala bentuk provokasi, disinformasi, dan tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.
2. Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas Nasional
Meminta Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh program prioritas nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG, terutama terkait efektivitas distribusi, kualitas pelayanan, tata kelola anggaran, dampak terhadap peningkatan gizi masyarakat, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai pasok program.
4. Evaluasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Meminta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi KDKMP agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, bukan sekadar program administratif.
5. Menempatkan Kesejahteraan Rakyat sebagai Orientasi Utama
Menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan nasional.
6. Mendukung Penegakan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Mendukung pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis nasional dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Nasional
Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat melalui penguatan UMKM, koperasi, industri nasional, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Mengawal Pemerintahan Secara Kritis dan Konstruktif
Cipayung Plus Jawa Timur menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, independen, dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
(auh/abq)
