.webp)
Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya diwarnai saling dorong dengan polisi di depan gedung dewan. Puluhan mahasiswa menuntut agar program populis Prabowo-Gibran, MBG dan KDMP disetop.
Puluhan mahasiswa memulai aksinya dengan orasi di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto, Jalan Raya Surodinawan sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan 'Kemunduran Indonesia' dan 'Adili Prabowo Gibran'.
Juga 'APH Mojokerto Lembek', 'Jalan-jalan dengan Bensin Mahalku', 'Save Kemunduran Indonesia', 'Anak Kecil Dipaksakan Jadi Wapres', 'Tolak Revisi UU Polri', serta 'Hentikan Semua Proyek Pemerintah yang Merugikan Masyarakat'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi saling dorong antara massa mahasiswa dan polisi pun pecah ketika massa memaksa masuk gedung dewan. Para mahasiswa berulang kali mendorong pagar betis polisi persis di depan gerbang Kantor DPRD Kota Mojokerto.
Ketegangan mereda ketika Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti dan Wakilnya Hadi Prayitno menemui massa. Mereka akhirnya duduk bersama untuk untuk menerima 8 poin aspirasi para pengunjuk rasa.
Yaitu menolak revisi UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, hentikan sementara dan evaluasi total MBG dan KDKMP, tegakkan amanat UUD 1945 pasal 33 secara berdaulat, turut memperkuat kemandirian ekonomi secara lokal matpun nasional.
Kemudian menuntut reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas, kembalikan kepercayaan publik, usut tuntas dugaan penyuapan BPK, serta usut ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan pangan.
 Demo tolak progam Prabowo-Gibran di depan gedung DPRD Mojokerto Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim |
"Terkait proyek strategis nasional (PSN), yakni kebobrokan tata kelola MBG dan kesiapan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang kami minta agar dihentikan dan ditutup secara total," terang Ketua PC PMII Mojokerto M Nur Fadilah kepada wartawan di lokasi, Senin (22/6/2026).
Nur menilai MBG maupun KDMP program populis rezim Prabowo dan Gibran yang merugikan rakyat Indonesia. Ia mengambil contoh makan bergizi gratis (MBG) yang dipaksa terus berjalan meskipun harus memangkas anggaran pendidikan.
"Kiita lihat dampaknya, sektor pendidikan hari ini banyak guru honorer yang gajinya hanya Rp 200-300 ribu. Sedangkan berdirinya SPPG hanya memperkaya golongan elit. Guru yang mencerdaskan bangsa seolah-olah tidak dihargai di negara kita. Maka kami menyatakan tegas menolak dan mengecam rezim Prabowo-Gibran," tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Nur, PSN Prabowo-Gibran mengakibatkan defisit keuangan negara. Bahkan rupiah melemah dan harga BBM nonsubsidi melejit demi memenuhi ambisi rezim.
"Ini sangat menekan ekonomi masyarakat. Kami berharap kebijakan fiskal dan moneter kita benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil," jelasnya.
Massa mahasiswa pun menitipkan 8 tuntutan mereka kepada DPRD Kota Mojokerto. Mereka berharap aspirasi mereka disampaikan kepada DPR RI dan menjadi pembahasan prioritas di Senayan.
"Setelah ini kami akan terus koordinasi dan mengawal bersama. Kalau aspirasi ini tidak disampaikan, kami akan menggelar aksi massa yang lebih besar," tandas Nur.
