.webp)
Karyawan RSI Universitas Islam Malang (Unisma) mengeluh adanya persoalan terkait keterlambatan pembayaran dan pemotongan gaji. Keluhan karyawan ini sempat viral di media sosial.
Dalam keluahannya yang diunggah, para karyawan menuntut haknya agar manajemen rumah sakit. Sebab selama 3 bulan ini, gaji mereka belum dibayar.
"Saya karyawan RSI Unisma. Ini saya dan karyawan lain pengen memviralkan RSI Unisma terkait gaji kami yang hampir 3 bulan tidak di berikan. Saat kami meminta hanya di janjikan terus dari november sampai sekarang," keluh karyawan dalam unggahan yang dilihat detikJatim, Senin (22/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut karyawan, selama ini mereka ketakutan untuk menyuarakan persoalan tersebut. Karena adanya dugaan intimidasi yang dilakukan manajemen rumah sakit.
"Bahkan siapa yg berani bersuara langsung di panggil oleh SDM dan langsung di intimidasi. Jadi kami gak berani bersuara karna banyak tekanan dari pihak managemen," ungkapnya.
Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan, bahwa dalam satu tahun terakhir setidaknya ratusan tenaga kesehatan dan pegawai RSI Unisma telah mengalami keterlambatan gaji.
Bahkan perwakilan karyawan telah melapor ke Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang. Isinya menuntut RSI Unisma segera melunasi gaji yang menunggak dan memenuhi hak-hak karyawannya.
Kepala Disnaker-PMPTSP Arif Tri Sastyawan membenarkan, adanya pengaduan dari karyawan RSI Unisma terkait dugaan keterlambatan hak yang seharusnya diterima.
"Iya benar, laporan masuk 12 Juni 2026," kata Arif, Selasa (22/6/2026).
Arif mengaku, bahwa sebelum melayangkan pengaduan secara resmi. Sebanyak 150 karyawan RSI Unisma awalnya mengajukan konsultasi berkaitan dengan persoalan yang dihadapi.
"Awalnya mereka konsultasi, dan kemudian mengajukan laporan resmi. Ada 150 karyawan," akunya.
Arif menambahkan, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan kedua belah pihak sebagai tindaklanjut dari laporan karyawan Unisma tersebut. "Rencana akan kami panggil kedua belah pihak awal Juli. Untuk pembahasan Tripartit," pungkasnya.
(auh/abq)
