.webp)
Selain BEM Universitas Airlangga (Unair), Aliansi BEM Surabaya (ABS) juga bakal terjun di aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6) siang ini. Massa aksi diperkirakan mencapai ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya.
Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan mengatakan, mahasiswa akan berkumpul di sejumlah titik sebelum bergerak menuju Grahadi. Salah satunya di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS).
"Sebelum ke Grahadi, massa aksi ada yang di KBS, ada yang dari timur di PDM Muhammadiyah Surabaya," kata Nasrawi saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, massa diperkirakan mulai bergerak menuju titik kumpul sekitar pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Saat ini, para mahasiswa masih berkumpul di kampus masing-masing.
"Mulai bergerak ke titik kumpul jam 13.00 WIB atau jam 14.00 WIB, ini masih kumpul di kampus masing-masing," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, ABS membawa tujuh tuntutan. Mereka mendesak pemerintah menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
ABS juga meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah serta mencopot menteri atau pejabat yang dinilai gagal mengelola negara. Selain itu, mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," tegas Nasrawi.
Berikut tujuh tuntutan yang dibawa ABS:
1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor. Menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri karena dinilai berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya SWL Surabaya. Negara juga dituntut menghormati dan melindungi hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang dinilai menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian petani.
6. Menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meminta pemerintah membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
7. Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
(irb/hil)
