.webp)
Di tengah gemerlap kawasan industri dan padatnya pabrik di Sidoarjo, puluhan keluarga di sudut Porong justru bertahan hidup dari memulung barang bekas dengan penghasilan tak menentu. Sebagian dari mereka bahkan tinggal di rumah-rumah sempit berdinding triplek dan kayu lapuk yang berdiri di atas lahan negara.
Sebanyak 93 KK atau sekitar 254 jiwa di RT 03 RW 06 Dusun Tanggulrejo, Kelurahan Porong, hidup dalam kategori miskin ekstrem. Ironisnya, di kabupaten yang dikenal sebagai penyangga ekonomi Surabaya itu, banyak warga lanjut usia masih harus memanggul rongsokan demi bisa makan setiap hari.
Mayoritas warga menggantungkan hidup dari memulung, menjadi pengepul barang bekas, hingga membuka warung kopi kecil dengan penghasilan rata-rata hanya Rp 40 ribu hingga Rp 60 ribu per hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya Sakri (71), warga lanjut usia yang masih harus mencari rongsokan setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup bersama istrinya.
"Kalau nggak kerja ya nggak makan. Penghasilan tidak tentu, kadang Rp 40 ribu sampai Rp 60 ribu sehari tergantung dapatnya," kata Sakri.
Meski kondisi tubuhnya mulai sakit-sakitan, Sakri tetap bekerja dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur bersama sang istri.
"Namanya hidup dijalani saja, disyukuri. Saya masih tinggal berdua sama istri, saling menjaga dan cari nafkah bersama," ujarnya.
Ketua RT 03 RW 06 Dusun Tanggulrejo, Nur Halimatus Sadiah mengatakan, sebagian besar warganya masuk kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin dan membutuhkan bantuan prioritas.
"Mayoritas warga di sini pekerjaannya pemulung, pengepul barang bekas, ada juga yang buka warung kopi kecil. Sangat sedikit yang punya pekerjaan tetap atau kerja di pabrik," kata Nur Halimatus Sadiah saat ditemui detikJatim, Senin (18/5/2026).
Menurut Nur Halimatus, kondisi ekonomi warga semakin berat karena sebagian besar tinggal di lahan milik negara atau aset Dinas Sosial dan pengairan sejak sekitar tahun 1989-1990. Status tanah tersebut membuat banyak warga kesulitan mengakses bantuan sosial maupun program perbaikan rumah.
"Kesulitannya memang di status tanah. Banyak warga sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, tapi sering terkendala administrasi karena tanah ini bukan milik pribadi," ujarnya.
Tak hanya soal ekonomi, kondisi rumah warga juga dinilai memprihatinkan. Banyak bangunan yang tampak layak dari depan, namun rusak parah di bagian belakang dan tidak sehat untuk ditempati.
"Ada sekitar lima rumah yang terlihat rusak parah. Tapi sebenarnya banyak rumah lain kalau dilihat belakangnya juga bobrok. Ada yang dindingnya dipakai dua rumah, banyak pakai triplek dan kayu penutup, kamar mandinya juga tidak layak," ungkapnya.
Beberapa hari terakhir, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan pendataan terhadap warga di kawasan tersebut. Bantuan kebutuhan dasar pun disebut mulai disiapkan untuk warga yang paling membutuhkan.
"BAZNAS sudah datang mendata warga. Informasinya masih tahap pencatatan dan ada bantuan sekitar Rp 625 ribu untuk kebutuhan dasar, tapi belum semuanya cair," tambahnya.
Sementara itu, Camat Porong Feri Prasetiya Budi mengatakan jumlah warga di kawasan tersebut terdiri dari 93 KK warga tetap dan 7 KK warga kontrak. Menurutnya, persoalan terbesar bukan hanya soal ekonomi, melainkan legalitas lahan tempat tinggal warga.
"Kawasan tersebut berdiri di atas tanah milik negara atau aset Dinas Pengairan dan Irigasi, sehingga banyak rumah tidak bisa mendapatkan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) maupun program PENKAP karena terbentur aturan kepemilikan lahan," kata Feri kepada detikJatim.
Padahal, lanjut Feri, sebagian besar rumah warga sudah masuk kategori tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Meski demikian, sejumlah bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan beras masih terus disalurkan kepada warga setempat.
"Selain itu, ke depan juga direncanakan ada bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa sembako dan kebutuhan makan dasar yang diprioritaskan bagi warga dengan kondisi paling parah," imbuh Feri.
(auh/hil)
