.webp)
Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah membantah keras video viral yang menyebut adanya dugaan jual beli titik KDMP hingga bagi-bagi komisi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Kediri Raya. Dhavid menegaskan, informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar alias hoaks.
Video yang viral di platform X itu sebelumnya memicu sorotan publik lantaran memuat percakapan diduga terkait pembagian komisi proyek pembangunan KDMP. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang perempuan berseragam ASN berbincang dengan pria yang disebut sebagai anggota TNI menggunakan bahasa Jawa.
Klarifikasi terkait video itu disampaikan langsung oleh Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah melalui sebuah video yang diterima detikJatim. Dalam keterangannya, Dhavid memastikan tidak ada praktik jual beli titik program KDMP seperti yang dituduhkan dalam video tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada praktik jual beli titik KDKMP di wilayah Kediri Raya. Saya nyatakan video itu tidak benar," kata Dhavid, Senin (18/5/2026).
Dhavid menjelaskan, program KDMP merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan dilakukan Kodim dengan dukungan anggaran dari Agrinas.
Menurutnya, seluruh proses pengerjaan dilakukan secara terbuka dengan sistem padat karya dan diawasi langsung oleh jajaran Kodim hingga Babinsa di lapangan.
"Ini bukan proyek. Ini program Presiden untuk masyarakat. Tidak ada intervensi ASN maupun pihak lain," jelasnya.
Ia juga mengaku keberatan karena nama dirinya maupun institusi TNI dicatut dalam video viral tersebut tanpa adanya klarifikasi lebih dahulu. Dhavid menegaskan, selama menjabat sebagai Dandim 0809 Kediri dirinya tidak pernah terlibat dalam praktik seperti yang dituduhkan.
"Kami langsung mengumpulkan seluruh staf saya, para danramil, para staf saya, dan awak media. Dan kita melaporkan bahwa video itu tidak benar, bahwa video-video itu hoax. Utamanya untuk langkah hukum bagi pembuat video. Ya, langkah hukum saya nyatakan, saya minta untuk akan tindak tegas," tegasnya.
Dhavid pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
"Jadi mohon untuk rekan-rekan, media, dan warga masyarakat semuanya, tolong untuk bijaklah bermedia sosial, bijaklah apabila ada informasi-informasi yang mungkin harus bisa disosialisasikan, silahkan tanya kepada kami terkait dengan apabila ada program-program strategis ini. Kami siap 24 jam," pungkasnya.
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat percakapan terkait proyek pembangunan puluhan titik KDMP di wilayah Kediri. Video tersebut diunggah akun "Sinyal Keras" pada Jumat (15/5/2026) dan ramai dibagikan warganet.
Dalam video yang beredar, tampak dua orang tengah berbincang menggunakan bahasa Jawa. Salah satu pria terlihat mengenakan seragam loreng yang diduga anggota TNI, sementara seorang lainnya mengenakan pakaian dinas sipil yang diduga ASN.
Percakapan dalam video itu menyinggug dugaan pembagian komisi proyek serta permintaan agar pembangunan tetap "aman" dan sesuai spesifikasi.
"Iki lho bagianmu, komisi kanggo kowe karo komandan Kodimmu mergo wes wenehi aku proyek kopdes nang Kediri (Ini loh bagianmu, komisi untuk kamu dan Komandan Kodimmu soalnya sudah memberikan aku proyek Kopdes di Kediri)," ujar perempuan yang mengenakan baju ASN.
"Yo wes sak munu sek, engkok sisahe aman (ya sudah segitu dulu saja, nanti sisanya aman)," timpal perempuan tersebut.
Narasi yang beredar di media sosial juga menyebut adanya dugaan proyek dikoordinasikan oleh oknum tertentu dan melibatkan pembagian keuntungan dari pengerjaan pembangunan KDMP. Selain itu, publik turut menyoroti dugaan hasil pembangunan yang disebut tidak sesuai spesifikasi atau standar pekerjaan yang semestinya diterapkan.
Viralnya video tersebut langsung memantik beragam reaksi dari warganet. Banyak pihak mendesak agar dugaan penyimpangan proyek dan penggunaan anggaran segera diaudit secara transparan oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
"Usut dong siapa itu yang berdialog," tulis salah satu akun bernama Bahaudin.
