.webp)
Insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir, menolak adanya pemakluman terhadap kejadian tersebut dengan alasan program masih baru.
"Harusnya tidak ada kata pemakluman karena ini menyangkut nyawa anak-anak. Saya pribadi berpendapat, jangan beroperasi dulu sebelum higiene benar-benar terjamin dan izin keluar," tegas Akmarawita, Rabu (13/5/2026).
Akmarawita juga menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin operasional kepada SPPG. Ia menilai, dapur tetap diizinkan beroperasi meski Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum terbit dan masih dalam proses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengenai proses perizinan, kami akan tindak lanjuti kenapa SLHS itu keluarnya lama. Padahal kelaikan higiene ini wajib ada. Kami menyayangkan aturan dari BGN bahwa ketika SLHS belum keluar tapi sudah mendaftar. Ini yang jadi masukan tadi agar operasional tunggu rampung dulu baru jalan," ujarnya.
Menurutnya, percepatan program MBG memang penting agar manfaatnya segera dirasakan anak-anak. Namun, kejadian keracunan massal ini menjadi catatan serius yang tidak boleh diabaikan.
Ia pun mendesak agar seluruh SPPG yang belum mengantongi SLHS segera dievaluasi untuk menjamin keamanan pangan.
Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk yang menyulitkan pemenuhan standar dapur SPPG.
Akmarawita juga mendorong adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai peran BGN perlu diperjelas agar pemerintah daerah dapat turut mengawasi dan mendukung program tanpa terkendala kewenangan.
"Tadi Pak Menteri sempat menyinggung apakah BGN bisa jadi dinas. Kalau jadi dinas, kepala daerah bisa langsung menangani. Sekarang ini koordinasinya lemah. Dinas-dinas di pemerintah kota mau masuk tapi tupoksinya abu-abu. Contohnya soal trauma healing bagi korban keracunan, Pemkot punya DP3A-P2KB dan Dinas Pendidikan yang punya psikolog andal, tapi apakah BGN punya?" pungkasnya.
