.webp)
Para nelayan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengeluhkan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Meski pemerintah menyatakan stok dalam kondisi aman, nelayan di lapangan justru menghadapi hambatan dalam proses pembelian. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh aturan distribusi yang semakin ketat.
Nelayan diwajibkan memiliki surat rekomendasi resmi dari dinas terkait agar dapat membeli solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Tanpa dokumen tersebut, mereka tidak dapat mengakses BBM dengan harga subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang tidak bisa langsung beli. Harus ada surat rekomendasi. Kalau tidak, ya terpaksa beli di luar dengan harga lebih mahal," ujar AN salah satu nelayan Bandaran Kecamatan Tlanakan, Kamis (7/5/26).
Kondisi ini membuat sebagian nelayan harus membeli solar dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari harga resmi. Jika harga subsidi berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per liter, di tingkat pengecer harga bisa mencapai sekitar Rp 10.000 per liter.
"Kalo gak beli di pengecer ya gak dapat mas, meski mahal ya terpaksa saya beli, saya merasa aneh kenapa mereka yang bukan nelayan justru punya barcode pembelian ke SPBN dan itu pun dijual kembali eceran, sempat saya tanya malah jawabnya tersenyum, biasanya diangkut pake becak," terangnya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah Pamekasan. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap kasus penyelundupan solar subsidi dalam jumlah besar yang diduga akan diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa kebijakan pengetatan distribusi dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Namun di lapangan, kebijakan ini dinilai masih menyulitkan nelayan kecil yang belum terdaftar atau belum memiliki akses administrasi yang memadai.
Nelayan menilai perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme distribusi agar tidak merugikan kelompok yang menjadi sasaran utama subsidi.
"Tujuan subsidi itu membantu nelayan, tapi kalau aksesnya sulit, maka perlu ada perbaikan sistem agar lebih sederhana dan tepat sasaran," ujarnya.
Sementara Kabag perekonomian melalui analis kebijakan muda Iska Fitra yang membidangi BBM nelayan menyebutkan ada dua kemungkinan terkait tukang becak yang membeli solar ke SPBN, bisa karena ada surat kuasa atau memang disalahgunakan.
"Kebanyakan nelayan tidak punya surat rekomendasi untuk beli solar. Jadinya beli eceran, kalo mau ditelusuri sebenarnya pengecer solar yg menyalahi aturan. Karena dia menjual kembali, nanti kami akan sidak. Karena itu kolektif untuk nelayan, saya hanya bagian pengkoordinasian silakan untuk persyaratan perijinan urus ke dinas perikanan dan kelautan," jelasnya.
Para nelayan berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret, seperti penyederhanaan proses administrasi atau peningkatan pengawasan distribusi, sehingga kebutuhan BBM untuk melaut dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan terjangkau.
(auh/abq)
